Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengoptimalkan program satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu desa dampingan dan saat ini telah ada ada 452 desa di 18 kabupaten prioritas yang telah didampingi.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa program satu OPD satu desa dampingan telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dalam Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Taj Yasin meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, perlu terus berkolaborasi agar program tersebut berjalan optimal.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berfokus di wilayah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa, mengingat desa merupakan penopang utama ketahanan pangan dan fondasi ekonomi daerah.
"Kalau ekonomi desa semakin baik, maka dampaknya juga akan baik bagi perkotaan,” kata sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu.
Gus Yasin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, yang selama ini menjadi penggerak program desa dampingan.
"Apresiasi kepada bapak/ibu sekalian yang menjadi penggerak, agar desa-desa itu mandiri dan sukses, termasuk masyarakatnya, sehingga kemiskinan bisa kita turunkan secara masif," katanya.
Dalam pelaksanaan program desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan, yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari corporate social responsbility (CSR) perusahaan, Baznas, hingga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.
Saat ini, ratusan desa dampingan di Jateng telah menunjukkan perbaikan signifikan, dan pada 2026 program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan harapan pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat kembali ditekan.
Tercatat, tingkat kemiskinan di Jateng saat ini berada di angka 9,48 persen, dan ditargetkan dapat terus diturunkan hingga menyentuh angka 9 persen.
Berbagai intervensi program desa dampingan telah dilaksanakan, antara lain pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga.
Program lain meliputi pembangunan jaringan air bersih, sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga program sosial di bidang pendidikan.
