Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengajak warga menghindari adanya demokrasi transaksional yang ditawarkan oleh para calon legislator dan calon kepala daerah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata di Batang, Senin, mengatakan bahwa demokrasi transaksional yang kini sudah menjadi budaya di masyarakat bisa ditekan apabila lembaga penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan (stakeholder) meningkatkan edukasi politik terhadap masyarakat.
"Berpolitik harus memanusiakan manusia dan jangan sampai memberlakukan manusia seperti barang. Seperti menawarkan politik uang sebagai upaya mencari kemenangan," katanya.
Dikatakan, apabila warga sudah dapat dibeli hak pilihnya oleh kepentingan politikus maka jangan berharap lebih baik jika pesta demokrasi rakyat ini akan mendapatkan pemimpin yang amanah dan berpihak pada rakyat.
"Oleh karena itu, kami minta pelaku politik yang memberi uang jangan dipilih karena yang bersangkutan memperlakukan manusia sebagai alatnya dia. Seolah-olah barang yang bisa dibeli," katanya.
Agung Wisnu Barata berharap penyelenggara pemilu tidak hanya mengenalkan figur calon kepala daerah atau calon anggota legislator karena hal itu penting agar masyarakat bisa memilih pemimpin secara rasional.
"Penyelenggara pemilu sangat perlu mengenalkan para peserta pemilu pada masyarakat. Pada hal ini, KPU juga harus bisa menyampaikan visi-misi dan kompetensi kandidat," katanya.
Demikian juga kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang etika politik maka yang boleh dilakukan dan yang tidak.
Ia mengatakan perlu adanya penegakan hukum juga bisa dilakukan sebagai efek jera dan harus ada keberanian dari Badan Pengawas Pemilu setempat untuk melakukan pengawasan pemilu.
"Politik jangan diartikan hanya sekadar memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang diakui oleh masyarakat, serta tidak membawa strategi dalam teori konflik yang membuat suasana politik semakin memanas," katanya.
