Doktor Teguh Purnomo: Pimpinan parpol cabut dukungan terhadap paslon terancam pidana

id teguh purnomo

Doktor Teguh Purnomo: Pimpinan parpol cabut dukungan terhadap paslon terancam pidana

Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.H., M.Kn. (Foto: Dok. pribadi)

Akan tetapi, secara etika politik, patut dipertanyakan.
   Semarang (Antaranews Jateng) - Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Doktor Teguh Purnomo menyatakan pimpinan partai politik yang mencabut dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden terancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp50 miliar.

   "Jika parpol pengusung pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI mencabut dukungan sehingga tidak lagi memenuhi syarat, tentu itu pelanggaran," kata Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn. di Semarang, Selasa petang.

   Menurut mantan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu, jika cuma sebagai partai pendukung secara informal, tidak apa-apa. Akan tetapi, secara etika politik, patut dipertanyakan.

   Teguh Purnomo yang juga dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus mengemukakan hal itu ketika merespons maraknya video Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di media sosial dan grup WhatsApp yang berisi dugaan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01.

   Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, Partai Demokrat bersama Partai Gerindra, PKS, dan PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

   Pasangan Calon Nomor Urut 02 ini akan bersaing dengan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presin pada pilpres, 17 April 2019.

   Teguh Pornomo lantas menyebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 552 Ayat (2), yang intinya pimpinan parpol atau gabungan pimpinan parpol yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar.
Pewarta :
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar