Semarang, ANTARA JATENG - Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang berjanji tetap memfasilitasi pengusaha angkutan kota seiring dengan pembukaan dua koridor barunya, yakni Koridor V dan VI.
"Kami akan tetap koordinasikan dengan pengusaha angkot yang ada di trayek itu untuk operasional dua koridor baru Trans Semarang," kata Pelaksana Tugas Kepala BLU UPTD Trans Semarang Agung Nurul Falaq di Semarang, Senin.
Hal itu diungkapkannya di sela audiensi dengan DPRD Kota Semarang dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang menindaklanjuti protes dari para sopir angkot yang terdampak pengoperasian dua koridor baru tersebut.
Agung menjelaskan sebenarnya ada beberapa solusi untuk memfasilitasi aspirasi pengusaha dan sopir angkot yang khawatir dengan penurunan jumlah penumpang, salah satunya mengurangi jumlah "shelter" atau halte Trans Semarang.
"Trans Semarang kan hanya naik-turunkan penumpang di `shelter`. Yang mengurangi pendapatan pengusaha angkot kan jika `shelter-nya` banyak sekali, Nanti, kami akan koordinasikan soal ini. Ya, istilahnya tetap `bagi kue`," ungkapnya.
Untuk pengoperasian koridor baru, khususnya Koridor VI yang sudah lebih siap, kata dia, akan dikoordinasikan ulang dengan para sopir angkot yang tergabung dalam peguyuban sehingga mereka tetap diakomodasi oleh operator pemenang lelang.
"Ya, kami akomodirlah seperti biasanya, misalnya dari sopir angkot diakomodir jadi pengemudi Trans Semarang. Bagi mereka yang punya saudara bisa direkrut menjadi petugas `ticketing` atau petugas operasional di lapangan," katanya.
Wakil Ketua Organda Kota Semarang Sumitro mengatakan pengoperasian dua koridor baru Trans Semarang tidak jelas aturannya, sebab dilakukan tanpa sosialisasi kepada para pengusaha angkot yang sudah beroperasi di trayek-trayek tersebut.
"Trans Semarang itu tujuannya mengurangi kepadatan arus kendaraan. Sekarang, kalau sudah ada kendaraan 100 unit, ditambah 50 kendaraan, tambah macet opo ora? Yang pasti, ada lima jalur (peguyuban angkot, red.) yang menolak," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan legislatif berkomitmen memastikan para pelaku transportasi yang sudah ada, yakni para sopir angkot akan dilibatkan dalam pengoperasian dua koridor baru itu.
"Kami mendorong proses lelang harus sesuai perundang-undangan, tetapi iklim kondusif yang sudah ada harus dijaga. Artinya, kondusivitas masyarakat, terutama peguyuban sopir angkot yang terdampak di dua koridor tersebut," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan pemenang lelang yang akan menangani operasional di dua koridor baru itu harus memfasilitasi sopir angkot, seperti dalam rekrutmen sopir dan karyawan.
"Jangan sampai, mereka yang menjadi pelaku transportasi selama ini, seperti sopir angkot menjadi marjinal, tersingkir, dan sebagainya. Kami ingin ini menjadi solusi kesejahteraan bagi pelaku transportasi yang ada," kata Agung.
