Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berupaya mengoptimalkan layanan publik dengan menghadirkan beragam inovasi digital yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, di Semarang, Kamis, menyebutkan ada banyak inovasi digital unggulan yang menjadi bukti nyata modernisasi pelayanan publik.
Ia mencontohkan Silandu (Sistem Informasi Layanan Terpadu), Simakhun (Sistem Layanan Manajemen Aktualisasi Kompetensi Hukum), Pra-Harmon, Posbankum, serta Haipenengah (Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah).
"Inovasi ini mempermudah masyarakat memperoleh layanan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja," katanya.
Hal tersebut disampaikannya saat verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rangkaian kegiatan diawali, dengan peninjauan TPN ke Ruang Layanan Terpadu, tempat berbagai layanan publik disediakan, mulai dari administrasi hukum umum, kekayaan intelektual.
Kemudian, peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, hingga layanan dukungan manajemen yang dirancang untuk memudahkan masyarakat.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Jateng juga menghadirkan layanan berbasis jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti kehadiran di mal pelayanan publik (MPP) pada empat kabupaten.
Pembentukan sentra kekayaan intelektual di 12 lokasi, penyediaan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tiap kabupaten, serta program TOGAR (Tolak Gratifikasi dan Pungutan Liar).
Ia menegaskan bahwa pencapaian menuju WBBM adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemenkum Jateng.
"Predikat ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan integritas, dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik," katanya.
Selama proses verifikasi, TPN Menpan RB melakukan pengecekan langsung atas berbagai aspek, mulai dari inovasi layanan, tata kelola manajemen, hingga penerapan prinsip integritas dan akuntabilitas.
Kemudian, upaya digitalisasi layanan hukum, peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta optimalisasi pelayanan berbasis teknologi.
Dengan semangat kolektif dan inovasi berkelanjutan, Heni optimistis Kanwil Kemenkum Jateng dapat meraih predikat WBBM, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Jateng.
Baca juga: Kemenkum Jateng bekali OPD pemahaman pembentukan produk hukum
