Anggota DPRD Cilacap dukung pengalihan HPL dari BUMD ke BUMN

Cilacap (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap Harun Ar Rosyid mendukung proses pengalihan hak pengelolaan lahan(HPL) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dari badan usaha milik daerah(BUMD) ke badan usaha milik negara(BUMN).

"Namun kami meminta Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk transparan dalam proses pengalihan HPL terutama yang akan digunakan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, sebelumnya dikelola BUMD," kata Harun di Cilacap, Selasa.

Menurut dia, transparansi sangat diperlukan terutama saat sekarang karena adanya momentum politik berupa Pilkada Cilacap 2024.

Terkait dengan hal itu, dia meminta Pemkab Cilacap khususnya organisasi perangkat daerah terkait untuk menjadi regulator yang baik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

"Jangan sampai proses HPL ini ditumpangi kepentingan politik, terutama Pilkada 2024," katanya menegaskan.

Ia mengaku optimistis momentum pergantian Penjabat Bupati Cilacap dari Awaluddin Muurdi kepada M Arief Irwanto menjadi tepat karena regulasi dan keterbukaan merupakan nilai yang harus dikedepankan oleh siapa pun dan apa pun latar belakang yang menjadi pimpinan.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan intens untuk melakukan pengawasan proses pengalihan HPL guna memastikan transparansi dan netralitas eksekutif terkait dengan komitmen bebas dari kepentingan politik.

"Jangan sampai kebijakannya jadi masalah di kemudian hari," kata Harun.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap Fahrur Rozi mengaku secara prinsip sangat setuju ketika HPL diserahkan kepada BUMN dengan standar profesional karena akan membuka peluang manfaat bagi Pemkab Cilacap maupun masyarakat secara umum.

"Namun, semua proses harus transparan, sesuai aturan, dan bersih dari anasir politik. Jika urusan profesional dicederai dengan kepentingan politik maka tujuan kemanfaatan untuk masyarakat sulit terwujud," kata Fahrur.

Baca juga: Pemkab Cilacap perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan