Semarang (ANTARA) - Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah mengingatkan para kontestan yang akan berkompetisi pada Pilkada 2024 tidak menggunakan isu perbedaan agama untuk meraih dukungan suara.
Ketua FKUB Jateng Prof. K.H. Imam Yahya menyatakan penggunaan isu-isu yang mempertentangkan agama untuk menambang suara masyarakat dalam pilkada berpotensi menimbulkan perpecahan.
Dampaknya, menurut dia, bakal mengganggu kerukunan, kenyamanan, dan perdamaian yang sudah terwujud di masyarakat," katanya dalam siaran pers yang diterima di Semarang, Senin (29/7).
Penegasan tersebut disampaikan saat pengurus FKUB Jateng bersilaturahmi dengan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Dr. K.H. Ahmad Darodji di aula Gedung KHMA Sahal Mahfudh, kantor MUI Jateng, kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima Semarang.
Jika keretakan masyarakat yang berpangkal dari eksploitasi isu-isu agama itu sampai terjadi, menurut dia, akan sangat sulit untuk mengembalikan konduktivitasnya.
Oleh karena itu, jauh-jauh hari sebelum ditetapkannya bakal-bakal calon kepala daerah, FKUB Jateng mengingatkan semua yang terlibat dalam pilkada jangan bermain api, termasuk menggunakan isu perbedaan agama.
Selain kepada MUI Jateng, FKUB juga akan bersilaturahmi kepada Forkompimda Jateng, Kepala Kanwil Kemenag Jateng, pimpinan majelis-majelis agama, serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan pilkada damai ini.
Kepada masyarakat, ia minta menggunakan hak suaranya dengan baik dalam pilkada dalam memilih pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota serta Gubenur/Wakil Gubernur Jateng pada 27 November mendatang.
Ketua umum MUI Jateng Ahmad Darodji mendukung upaya-upaya yang dilakukan pengurus FKUB Jateng dalam memelihara kerukunan umat beragama selama menjelang, pelaksanaan, dan pasca-Pilkada 2024.
"Pesan tidak menjadikan isu perbedaan agama sebagai komoditas politik untuk mengeksploitasi dukungan suara dalam pilkada harus terus didengungkan. Jangan sampai masyarakat terbelah hanya karena isu perbedaan agama dalam pilkada," demikian Ketua Umum MUI Jateng.
