Pati (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meluncurkan aplikasi e-consulting 2.0 sebagai platform digital untuk memfasilitasi komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah desa dengan Inspektorat Daerah Pati selaku APIP.
Peluncuran aplikasi e-consulting atau konsultasi secara elektronik ditandai dengan penekanan tombol oleh Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro bersama Inspektur Daerah Pati Agus Eko Wibowo disaksikan tamu undangan yang hadir di aula Kantor Inspektorat Kabupaten Pati maupun yang mengikuti secara daring melalui zoom meeting, antara lain, kepala desa, camat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pati, Rabu.
"Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transformasi layanan konsultansi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam peningkatan tata kelola pemerintah desa di Kabupaten Pati," kata Inspektur Daerah Pati Agus Eko Wibowo di aula kantor Inspektorat Kabupaten Pati, Rabu.
Agus berharap jarak dengan pemerintahan desa yang cukup jauh menjadi solusi karena konsultasi dan komunikasi bisa melalui konsultasi elektronik tanpa terbatas waktunya.
"Konsultasi bisa kapan saja sambil santai sekalipun bisa dilakukan. Setelah mengajukan pertanyaan melalui aplikasi, kami akan melakukan verifikasi pertanyaan dan memberikan jawaban. Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan bisa cepat terselesaikan," ujarnya.
Jawaban dari inspektorat melalui aplikasi konsultasi elektronik tersebut, kata dia, bisa menjadi acuan apabila ada permasalahan atau temuan.
Aplikasi tersebut, kata dia, awalnya memang untuk organisasi dan perangkat daerah (OPD) serta camat, kemudian dikembangkan lagi sehingga ada menu untuk layanan konsultasi secara elektronik untuk pemerintahan desa.
"Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga layanan di desa juga lebih baik," ujarnya.
Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan apresiasinya karena aplikasi ini sangat bermanfaat sehingga bisa mewujudkan pemerintah desa yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap nantinya mampu menciptakan sistem keuangan Pemkab Pati dan juga memberikan layanan di tengah masyarakat yang lebih baik sehingga bisa meminimalkan permasalahan di tengah masyarakat.
Baca juga: Gubernur ajak kalangan konsultan bantu penanganan rob Pantura
