Rangkul pemangku pajak, KPP Pati gelar forum konsultasi publik

Pati (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati (KPP) Pratama Pati menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) di Aula KPP Pratama Pati, Rabu (4/9).

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan serta
penyempurnaan standar pelayanan pada KPP Pratama Pati. Sejumlah tiga puluh dua (32)
peserta yang berasal dari lima lini pemangku kepentingan atau stakeholder KPP Pratama Pati hadir dalam Forum tersebut.

Kelima lini tersebut adalah akademisi, organisasi masyarakat sipil, instansi
Pemerintah, media massa, dan masyarakat pengguna layanan.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala KPP Pratama Pati, Paulus Soetjipto Adi Dosoputro. Ia menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi para wajib pajak
dalam pembayaran pajak sehingga bisa digunakan untuk pembangunan.

“Saat ini, sedang dikembangkan sistem inti administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disebut Coretax.” ungkap Paulus.

Disampaikan pula tujuan FKP yaitu untuk kegiatan dialog dan diskusi terkait dengan pelayanan publik, fokusnya ke standar pelayanan yang biasa digunakan yaitu SPT Tahunan dan pemadanan NIK-NPWP.

Acara selanjutnya adalah sesi penyampaian saran/masukan. Sesi ini dipandu oleh Herny
Setiyowati, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Pati sebagai moderator. Yang menjadi
narasumber adalah Kepala KPP Pratama Pati, Paulus Soetjipto Adi Dosoputro dan Bapak
Kartika Cahya Kencana, Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Pati. Saran dan
masukan yang disampaikan diantaranya mengenai jaringan dan aplikasi, pelaksanaan
edukasi yang lebih diperbanyak, kelengkapan SPT Tahunan, dan permohonan EFIN.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diajak untuk berdiskusi dan memberikan saran dan
masukannya terkait standar pelayanan KPP Pratama Pati khususnya SPT Tahunan dan
pemadanan NIK-NPWP.

Pada akhir acara, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2024.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menampung aspirasi berupa saran masukan untuk perbaikan standar layanan KPP Pratama Pati. Hal ini selaras dengan nilai kelima Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu kesempurnaan.

Selain itu, dengan meningkatnya kualitas standar pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi para stakeholder atau pengguna layanan dengan taat membayar pajak. ***
PajakKuatAPBNSeh