Solo (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu "reshuffle" kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akhir-akhir ini kembali muncul.
"Saya kira 'reshuffle' jangan jadi isu ya. Kalau mau 'reshuffle' ya 'reshuffle'," katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan "reshuffle" atau perombakan anggota kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
"Saya kira presiden paham betul bagaimana kompetensi masing-masing menterinya dan komunikasi dengan ketua parpol pengusung juga intens. Menurut saya, 'monggo-monggo' saja ('reshuffle') karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah dan kabinetnya," kata dia.
Ia mengatakan jangan sampai presiden memiliki menteri namun tidak memiliki kabinet.
"'Reshuffle' harus mengarahkan menteri agar menjadi kabinet yang ikut menyelesaikan banyak hal, terutama dalam situasi yang tidak mudah ini," katanya.
Ia mengatakan presiden tidak hanya membutuhkan menteri kompeten tetapi membutuhkan kabinet yang solid.
"Terutama pada hal-hal yang menyangkut pangan, logistik, dan energi. Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai, maka kalau 'reshuffle' itu hak presiden," katanya.
Ia mengatakan kabinet tersebut harus bekerja keras membereskan segala situasi, paling tidak hingga tahun 2024.
"Oleh karena itu, kalau mau 'reshuffle' segera saja agar tidak menjadi isu," katanya..
