Boyolali (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah membangun kolaborasi untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC pada 2026.
Dalam konferensi pers di Boyolali, Senin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Puji Astuti mengatakan bahwa Dinas Kesehatan hingga 13 November 2022 berhasil menemukan 8.061 kasus suspek TBC atau 73 persen dari target temuan 11.082 kasus (90 persen).
"Angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 82 persen dari target 100 persen," katanya.
Dia mengatakan bahwa jumlah kasus TBC yang ternotifikasi di Kabupaten Boyolali sebanyak 701 kasus, termasuk di antaranya 62 kasus TB anak, 14 kasus TB-HIV, dan tiga kasus resistensi obat ganda TB.
Menurut dia, kasus yang terlaporkan dan sudah dilaporkan ke sistem informasi nasional baru 32 persen, sedangkan targetnya angka kasus terlapor mencapai 90 persen.
Artinya, masih ada 58 persen kasus yang belum ditemukan atau sudah ditemukan namun belum terlaporkan, kata dia.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang juga mencakup lembaga legislatif, organisasi profesi, dan komunitas dalam upaya meningkatkan temuan dan pelaporan kasus TBC serta mempercepat penanggulangan penyakit tersebut.
Ia menjelaskan, selama ini puskesmas-puskesmas sudah bergerak untuk menemukan pasien TBC serta memastikan mereka menjalani pengobatan sampai tuntas secara gratis.
Komunitas Mentari Sehat Indonesia (MSI) Boyolali membantu menjembatani masyarakat untuk mengakses layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC.
Koordinator Program MSI Boyolali Diki Kurniawan menyampaikan bahwa organisasinya membantu pelaksanaan penelusuran kontak dan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, pendampingan pasien, hingga pendampingan pengawas minum obat dalam upaya penanggulangan TBC.
"Kami berharap dengan usaha yang kami lakukan mampu membantu pemerintah dan Dinkes Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan target eliminasi TBC di Kabupaten Boyolali 2026," kata Diki.
MSI Boyolali merupakan pelaksana program penanggulangan TBC periode 2021-2023 yang didanai oleh Global Fund di tingkat kabupaten/kota.
