Alumni Magister PBSI UMP jadi Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo

Purwokerto (ANTARA) - Alumni Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Ari Driyaningsih MPd mendapat kesempatan menjadi Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Jepang, tahun jabatan 2022-2024. 

"Sebuah kebanggaan karena Bu Ari (Ari Driyaningsih, red.) akan menjadi Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) Jepang tahun jabatan 2022-2024. Beliau mengikuti sejumlah proses seleksi yang diumumkan melalui Kemdikbudristek tentang Seleksi Penerimaan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021," kata Direktur Program Pascasarjana Dr Furqanul Aziez MPd di Purwokerto, Jumat (14/1). 

Menurut dia, seleksi penerimaan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri itu diumumkan melalui surat Kemdikbudristek Nomor 50299/A.A3/KP.06.06/2021 meliputi seleksi awal, lanjutan, dan seleksi akhir. 

"Bu Ari sangat cocok menjabat sebagai kepala sekolah di Tokyo. Ini karena beliau mempunyai kemampuan bahasa Inggris, pengalaman menjadi guru, dan telah berpengalaman. Sebelumnya, ada Pak Budi Handoyo MPd, alumni Magister PBSI Tahun 2012 yang telah menyelesaikan tugas sebagai Kepala Sekolah RI di Tokyo Jepang," katanya.

Baca juga: LPPM UMP luncurkan Desa Wisata Lewok Mbulu

Sementara itu, alumni hebat Pascasarjana PBSI UMP Ari Driyaningsih MPd mengaku karirnya dimulai menjadi guru di SMK Negeri 2 Purwokerto dan terakhir sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Karanglewas.

"Pendidikan Magister PBSI di UMP sangat bermanfaat karena melatih memecahkan studi kasus dengan waktu yang terbatas. Kemampuan dalam membuat makalah dan memresentasikan," katanya.  

Lebih lanjut, dia berpesan calon mahasiswa Magister PBSI UMP jangan nyaman berada di zona aman. "Cari pengalaman baru. Di atas langit masih ada langit, jadi harus selalu belajar dan belajar," katanya.

Ari mengatakan SRIT didirikan pada tanggal 21 April 1962 dan merupakan salah satu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Menurut dia, sekolah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai salah satu tugas dan kewajiban negara untuk memberikan layanan dan akses pendidikan nasional bagi warga negara Indonesia di mana pun berada. 

"Sekolah ini menjadi ujung tombak dalam mengemban misi seni budaya dan bahasa Indonesia," katanya. (ly/tgr)

Baca juga: 27 dosen di lingkungan UMP naik jabatan
Baca juga: Alumni hebat UMP, lulusan 2020 sudah jadi Direktur RSU