Perlu terapkan kebijakan komprehensif atasi beragam dampak pandemi

Semarang (ANTARA) - Dampak pandemi COVID-19 menciptakan berbagai perubahan di sejumlah sektor dalam skala negara hingga rumah tangga sehingga diperlukan kebijakan menyeluruh, agar mampu mengatasi permasalahan di setiap kelompok masyarakat di Tanah Air.

"Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada negara, tetapi juga secara langsung berdampak pada unit terkecil dari negera yaitu rumah tangga," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi virtual bertema Menakar Dampak Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Langkah Antisipasinya yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/3).

Dalam diskusi yang dipandu Arimbie Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Koord Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu dihadiri oleh Sri Wulan (Anggota DPR RI 2019-2024), Athia Yumna (Deputy Director of Research and Outrech SMERU), Agus Eko Nugroho (Kepala Pusat Penelitian Bidang Ekonomi LIPI), Nani Zulminarni (Pendiri dan Ketua Yayasan PEKKA/Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan Khomisah (Ibu Rumah Tangga Asal Kab. Kudus) sebagai narasumber.

Dalam diskusi itu juga dihadiri Diyah Puspitarini (Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah) dan Ahmad Rizali (Wakil Ketua Umum, Koodinator Bidang Pendidikan dan SDM, NU Circle) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, terganggunya perekonomian rumah tangga juga menyebabkan gangguan sosial dan kesehatan terhadap anggota keluarga seperti ibu dan anak dalam rumah tangga.

Dampak gangguan ekonomi keluarga, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, mendapat respons yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat.

Pada masyarakat kelompok prasejahtera, menurut Rerie, bahkan pandemi COVID-19 menyebabkan potensi kerawanan pangan terhadap anak meningkat.

Selain itu, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dampak psikologis juga diderita orang tua dan anak karena mengalami tekanan sosial dalam menjalani kehidupan di masa pandemi.

Dengan beragamnya dampak sosial dan ekonomi di masa pandemi yang dialami berbagai kelompok masyarakat, Rerie berharap para pemangku kepentingan mampu menerapkan kebijakan yang komperhensif untuk mengatasi beragamnya dampak pandemi yang dialami masyarakat.

Deputy Director of Research and Outrech SMERU, Athia Yumna mengungkapkan, berdasarkan survey yang dilakukan SMERU pada Oktober-November 2020 terhadap 12.216 responden di 34 provinsi, terungkap bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat parah terhadap rumah tangga.

Athia mengungkapkan, tiga dari empat rumah tangga mengalami penurunan pendapatan, sebanyak 14 persen pencari nafkah terpaksa pindah kerja dengan sektor pertanian dan konstruksi sebagai penyerap tenaga kerja. Fakta lainnya, ujar Athia, setengah dari responden tidak memiliki tabungan.

Berdasarkan kondisi itu, Athia menyarankan, agar para pemangku kepentingan memperhatikan kesehatan fisik dan mental anak dan perempuan yang merupakan kelompok yang rentan mendapatkan gangguan di masa pandemi COVID-19.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi NasDem, Sri Wulan berpendapat, pemerintah harus kembali memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Karena, menurut Sri, pemulihan ekonomi nasional masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kepala Pusat Penelitian Bidang Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengungkapkan, dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi saat ini sangat berat.

Karena di masa pandemi ini, jelas Agus, perekonomian kelompok masyarakat kalangan bawah mengalami kontraksi, di sisi lain kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi menahan konsumsi.

Program vaksinasi, menurut Agus, akan sangat berpengaruh terhadap proses percepatan pemulihan ekonomi nasional 2021.

Agus menyarankan, salah satu langkah yang bisa diambil untuk mempercepat pergerakan ekonomi adalah memperbesar alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk UMK dan LKM dan intervensi di sisi permintaan.

Ketua Yayasan Pekka, Nani Zulminarni berpendapat, di masa pandemi ini masyarakat perlu bantuan pemberdayaan ekonomi dan kebijakan afirmasi, terutama untuk kelompok tereksklusi antara lain perempuan kepala keluarga, lansia, disabilitas dan kelompok minoritas lainnya.

Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah, Diyah Puspitarini sependapat dengan Nani bahwa pandemi COVID-19 mengancam kelompok rentan. Catatan Nasyiatul Aiylsyiyah di masa pandemi terjadi peningkatan angka kematian bayi 19 persen demikian juga terhadap angka stunting terhadap anak yang diperkirakan meningkat.***