Purbalingga (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga Herni Sulasti mengingatkan bahwa ukuran utama kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) bukan lagi sebatas pelaksanaan program, melainkan dampak nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Saat memberi sambutan dalam acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 di Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin, Sekda mengatakan pesan tersebut selalu ditekankan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif agar setiap kegiatan pemerintah tidak berhenti pada laporan administrasi.
"Mas Bupati (panggilan akrab Bupati Purbalingga) selalu menekankan bahwa setiap kegiatan harus memberi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial atau administratif, maka itu berarti kita belum memberikan kontribusi nyata," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan pesan tersebut sebagai catatan penting untuk ditindaklanjuti.
"Ukurannya jelas, apa dampaknya kepada masyarakat. Jadi bukan sekadar ‘tugas saya sudah selesai’, tetapi apa yang dirasakan masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah beserta seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dinilainya bekerja keras menjaga akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurut dia, peran APIP tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga pendampingan preventif agar potensi risiko dapat dicegah sejak awal.
Dia menginstruksikan agar seluruh kepala OPD, badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa, puskesmas, hingga sekolah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara serius.
"Temuan pengawasan harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan sekadar administrasi belaka," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan sebagai tanggung jawab kolektif, melibatkan pemerintah daerah, inspektorat, pemangku kepentingan, hingga masyarakat, sehingga ekosistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat semakin kuat.
Menurut dia, Inspektorat masih memiliki "PR besar", yakni menularkan praktik baik dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar perbaikan tata kelola dapat berjalan merata.
"Tolong teman-teman semuanya didampingi, diberitahu, dikawal supaya ke depan lebih baik lagi. Sehingga ending-nya, masyarakat merasakan manfaat dari perbaikan tata kelola pemerintahan yang kita lakukan," ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Purbalingga Ato Susanto mengatakan Larwasda 2025 mengusung tema "Transformasi Pengawasan untuk Mewujudkan Purbalingga BARU, Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Unggul."
Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan ruang strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi permasalahan, menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan, serta merumuskan langkah penguatan pengawasan ke depan.
Dalam hal ini, kata dia, kondisi keuangan daerah yang tengah memasuki masa relaksasi besar menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang makin efektif dan efisien.
"Tujuan pemerintah tetap harus tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Larwasda menjadi forum untuk memperkuat komitmen antara inspektorat dan seluruh objek pengawasan.
"Ada OPD, kecamatan, BUMD, sekolah, semuanya harus memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas," kata Ato.
Baca juga: Bupati Magelang buka ruang aspirasi di Pakis bersama OPD
