Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ya, pasti ya (mendukung usulan itu, red)," ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat. Pada 2020, Indonesia kembali akan melakukan pilkada serentak.
Menurut Hadi, regulasi dari usulan aturan tersebut tidak datang dari Kemendagri. Ia menjelaskan posisi Kemendagri adalah sebagai pelaksana, sehingga nantinya juga akan hadir dalam pembahasan aturan tersebut.
Baca juga: KPU Berhasil Batasi Ruang Gerak Eks Koruptor
Namun, Hadi juga mengatakan bahwa ia belum bisa memprediksi apakah usulan tersebut memiliki kemungkinan untuk segera dilanjutkan dan diimplementasikan, lantaran Kemendagri masih harus terus melihat perkembangan bersama dengan legislator sebagai pembuat aturan itu.
"Kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana, dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini," kata dia.
"Kami belum bisa memprediksikan, yang jelas integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan," imbuh Hadi.
Baca juga: Teguh Yuwono: PKPU larang eks koruptor perlu didukung
Sebelumnya, KPU mengatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, untuk memasukkan pelarangan eks koruptor untuk kembali maju sebagai kepala daerah.
Usulan ini juga disampaikan oleh KPK. KPK meminta partai politik agar tidak kembali mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.
Baca juga: Politikus: Bacaleg eks koruptor belum tentu lolos
Berita Terkait
Kemenpan RB dan Kemendagri percepat transformasi IKD
Kamis, 4 Januari 2024 10:15 Wib
Semarang pertahankan predikat Kota Terinovatif pada IGA 2023
Jumat, 15 Desember 2023 8:05 Wib
Surakarta raih penghargaan Kota Sangat Inovatif dari Kemendagri
Rabu, 13 Desember 2023 21:24 Wib
Kemendagri ajak warga Purbalingga kawal Pemilu 2024
Kamis, 21 September 2023 17:29 Wib
Daftar gubernur yang masa jabatannya berakhir mulai September 2023
Rabu, 31 Mei 2023 11:36 Wib
Semarang raih peringkat terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah
Minggu, 30 April 2023 7:36 Wib
Sekjen Kemendagri ingatkan para ASN terapkan pola hidup sederhana
Kamis, 6 April 2023 9:39 Wib
Boyolali mulai perekaman KTP digital
Rabu, 4 Januari 2023 17:49 Wib