Semarang, Antara Jateng - Universitas Negeri Semarang (Unnes) akhirnya membatalkan pemberlakuan sumbangan pengembangan institusi (SPI) bagi mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri.
"Pemberlakuan SPI sebenarnya sebuah upaya subsidi silang karena menurunnya anggaran untuk perguruan tinggi negeri (PTN)," kata Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman di Semarang, Rabu.
Anggaran yang dimaksudkan adalah bantuan operasional PTN (BOPTN), kata dia, karena pada tahun lalu dialokasikan Rp42,7 triliun untuk seluruh PTN, sementara tahun ini sebesar Rp37 triliun.
Menurut dia, SPI adalah pemberian subsidi bagi mahasiswa yang mampu kepada mahasiswa tidak mampu sehingga bagi mahasiswa tidak mampu bisa menuliskan sumbangan sebesar nol rupiah pada formulir.
Pemberlakuan SPI bagi mahasiswa dari jalur mandiri, lanjut dia, diperbolehkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, tetapi karena ada penolakan dari mahasiswa akhirnya tidak jadi diberlakukan.
"Karena SPI tidak jadi diberlakukan, efisiensi kampus akan kami berlakukan, antara lain pengurangan kuota sejumlah beasiswa kepada mahasiswa. Acara-acara seremonial juga dikurang," katanya.
Fathur mencontohkan upacara wisuda hanya akan dilakukan di tingkat universitas, tingkat fakultas tidak lagi, demikian pula untuk kegiatan mahasiswa ditekankan peningkatan prestasi dan mutu akademik.
Meski alokasi anggaran, termasuk beasiswa dibatasi kuotanya, ia mengatakan Unnes tetap akan mengalokasikan anggaran bagi mahasiswa yang berprestasi, tetapi kurang mampu dari sisi ekonomi.
Penerimaan mahasiswa Unnes melalui jalur mandiri, kata dia, dibuka mulai 1 Juni ini hingga 14 Juli mendatang dengan kuota yang disediakan sebanyak 1.825 mahasiswa untuk berbagai fakultas.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa Unnes melakukan aksi demonstrasi menolak pemberlakuan SPI atau yang dinamai Biaya Peningkatan mutu dan Prestasi Kemahasiswaan (BPMPK), Kamis (26/5).
Dalam aksi yang dilakukan dengan "long march" itu, mahasiswa meminta kebijakan SPI bagi mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri itu dihapuskan karena akan memberatkan masyarakat ekonomi lemah.
Pembelakuan SPI itu dinilai mahasiswa sebagai salah satu bentuk komersialisasi pendidikan, padahal PTN sebenarnya didirikan sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada bangsanya.
Berita Terkait
Gugatan "class action" calon perangkat desa ditolak
Selasa, 28 November 2023 7:01 Wib
Eksepsi Putri Chandrawati ditolak
Rabu, 26 Oktober 2022 11:42 Wib
Enam media di Makassar digugat Rp100 T, ini putusan hakim
Rabu, 14 September 2022 21:53 Wib
Gugatan pemerkosaan terhadap Cristiano Ronaldo ditolak hakim
Minggu, 12 Juni 2022 6:32 Wib
Tidak penuhi syarat, 89 calon penumpang ditolak naik kereta
Minggu, 15 Mei 2022 11:11 Wib
Mercedes tak bisa ajukan banding setelah protes di GP Abu Dhabi ditolak
Senin, 13 Desember 2021 7:56 Wib
Tak lengkapi persyaratan, 62 calon penumpang di Stasiun Purwokerto ditolak naik kereta api
Senin, 17 Mei 2021 7:45 Wib
Gugatan Pemkab Banyumas terhadap PT GCG ditolak PN Purwokerto
Selasa, 19 Januari 2021 15:53 Wib