Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan agar lebih memperhatikan akses permodalan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Masih banyak pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM yang belum bisa mengakses pembiayaan. Maka ke depan harus ada kerja sama yang lebih cepat dan konkret antara OJK dan perbankan," katanya, di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu saat Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Jateng Hidayat Prabowo, di Kantor OJK Provinsi Jateng, Semarang.
Menurut dia, penguatan sektor ekonomi kecil menjadi kunci ketahanan ekonomi Jateng dan Pemerintah Provinsi Jateng mendukung penuh keberadaan OJK sebagai mitra strategis dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
"Pada prinsipnya kami sangat mendukung OJK dalam menumbuhkan dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah," katanya.
Ia juga berharap pimpinan OJK Jateng yang baru mampu memperkuat pengawasan keuangan, dan mendorong tumbuhnya pelaku usaha dari berbagai sektor, baik usaha yang skalanya besar maupun kecil.
"Termasuk dalam mengontrol keuangan di perbankan dan memberi akses lebih luas kepada pelaku usaha kecil," katanya.
Ia mengingatkan bahwa UMKM terbukti menjadi penyelamat ekonomi saat krisis, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun krisis moneter tahun 1997.
"Kita harus mengapresiasi para pelaku UMKM. Mereka adalah penopang keuangan negara ini, dan saat ini pun menjadi fokus kebijakan Presiden untuk ketahanan ekonomi nasional," katanya.
Karena itu, ia juga mengajak OJK untuk terlibat dalam mendukung program strategis Pemprov Jateng, seperti makan bergizi gratis dan intervensi harga gabah, yang juga melibatkan pelaku usaha kecil di daerah.
"OJK diharapkan ikut andil besar dalam program-program ini. Kami rangkul semua perbankan, termasuk Bank Jateng dan BPR, untuk memberikan stimulus dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo mengatakan bahwa potensi pembiayaan UMKM dan kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah tersebut sangat besar.
"Tentu keberpihakan, pendampingan, dan dukungan dari OJK dan seluruh 'stakeholder' sangat diperlukan, dan kami siap untuk itu," katanya.
