Solo (ANTARA) - Legislator DPR RI Aria Bima menyebut presiden tidak bisa memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden karena kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan.
"Ya kan beliau kepala negara, jadi nggak hanya kepala pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini di sela acara Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan dengan menjadi kepala negara artinya Jokowi juga menjadi presiden seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
"Ya presidennya Pak Ganjar, Pak Mahfud dan presidennya Pak Anies dan Cak Imin. Jadi bukan hanya presidennya Pak Prabowo dan Gibran," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia sesuai dengan konstitusi artinya Presiden Jokowi harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Artinya berdiri di atas semua kelompok dan golongan," katanya.
Meski demikian, ia enggan menilai perlu atau tidaknya pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Jokowi.
"Saya tidak bisa berkomentar. Hanya saya sampaikan tumpah darah Indonesia yang artinya ya berdiri di atas semua kelompok dan golongan termasuk kelompok di dalam kita berkumpul dan berpolitik," katanya.
Sementara itu, pada kegiatan tersebut disampaikan kepada para peserta yang merupakan paroki se-Kota Solo bahwa tahun politik merupakan keniscayaan setiap lima tahunan.
"Saya cenderung menipiskan perbedaan, ini hanya sebagai teman bermain. Saya ping-pong kan butuh teman bermain, saya badminton kan butuh teman bermain," kata politisi PDIP ini.
Ia mengatakan perbedaan berpolitik dan perbedaan pemilihan capres-cawapres merupakan yang hal yang lumrah.
"Tidak perlu ada permusuhan, kami ingin biar perbedaan ini sebagai bagian dari pilihan yang memberikan harapan," katanya.
Baca juga: Jusuf Kalla akan pilih pemimpin yang mencintai masjid
Berita Terkait
Ini tanggapan Gibran usai putusan MK
Senin, 22 April 2024 20:32 Wib
Tim Prabowo-Gibran berharap MK tolak gugatan PHPU Pilpres
Senin, 22 April 2024 8:39 Wib
Anies-Muhaimin doakan hakim MK sebelum baca putusan sengketa Pilpres
Senin, 22 April 2024 8:38 Wib
Empat menteri hadir di MK untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara PHPU
Jumat, 5 April 2024 8:51 Wib
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Bawaslu Banyumas siapkan bahan keterangan terkait gugatan sengketa pilpres
Kamis, 28 Maret 2024 11:49 Wib
Polri kerahkan 377 personel amankan PHPU Pilpres 2024
Rabu, 27 Maret 2024 9:37 Wib
Inilah pilihan Ganjar usai pilpres
Selasa, 26 Maret 2024 14:49 Wib