Gibran bertemu Presiden ECOSOC PBB di AS, ini yang dibahas
Solo (ANTARA) -
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membocorkan isi pertemuan yang dilakukan dengan Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa Paula Navaes di New York, Amerika Serikat, Selasa (12/9) waktu setempat.
Melalui keterangan tertulisnya yang diterima oleh ANTARA di Solo, Jawa Tengah, Kamis Gibran mengatakan sempat berbagi cerita dengan Paula terkait kondisi UMKM dan pekerja kreatif di Solo usai pandemi COVID-19.
"Menurut dia, selama pandemi COVID-19 para pelaku UMKM Solo beradaptasi dan mampu memanfaatkan digitalisasi untuk dapat memperluas pasar," katanya.
Ia mengaku banyak berkolaborasi dengan pihak swasta dalam memperkuat UMKM untuk dapat memperluas akses pasar tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi juga di luar negeri.
Selain itu, dikatakannya, usai pandemi COVID-19 berbagi kegiatan di Solo mulai menggeliat sehingga mampu menggerakkan perekonomian lokal.
"Pascapandemi, kegiatan-kegiatan seperti musik, budaya sampai olah raga di Solo sudah kembali menggeliat. Bahkan jadwal agenda event di Solo sudah padat. Nanti begitu saya sampai di Solo juga langsung ada event Persembahan dari Solo di Mangkunegaran," katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut menandakan ekonomi kreatif mulai menggeliat dan diharapkan bisa berdampak positif bagi perekonomian lokal.
Pada pertemuan yang juga didampingi oleh Duta Besar Perutusan Tetap RI untuk PBB Arrmanatha Nasir, Gibran juga memaparkan 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo.
Sementara itu, Paula Navaes mengatakan 17 titik prioritas pembangunan di Solo tersebut sudah sejalan dengan program Sustainable Development Goals.
Ia juga mengapresiasi program tersebut karena menilai Kota Solo benar-benar fokus pada permasalahan pengentasan kemiskinan serta keterlibatan anak muda pada pembangunan kota dan ekonomi kreatif.
ECOSOC juga menyebut kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dinilai sukses dalam memperkuat UMKM melalui digitalisasi sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru.
Upaya tersebut dianggap menjadi contoh nyata berbagai isu yang menjadi bahasan di PBB, di mana digital platform dapat menjadi fasilitator bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pertemuan tersebut juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk terus menggemakan isu ekonomi kreatif sebagai agenda global. Apalagi saat ini Pemerintah Republik Indonesia sedang inisiasi rancangan resolusi Promoting Creative Economy for Sustainable Development yang bertujuan meningkatkan kepedulian dan menciptakan kerja sama bagi pertumbuhan.***1***