Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas capaian cakupan kesehatan semesta 99,97 persen dari total warga setempat per Februari 2023.
Rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu, menyebutkan bahwa penghargaan ini menandakan sudah 127.429 warga setempat terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan UHC diberikan langsung Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian kepada Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur yang hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr. Istikomah di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3).
Mansyur selain menyatakan bersyukur karena daerah setempat mendapatkan penghargaan tersebut, juga mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Kota Magelang terutama Dinas Kesehatan.
"Ini sebagai pemicu dan pemacu ke depannya, mudah-mudahan bisa 100 persen masyarakat Kota Magelang terkaver UHC," katanya.
Hadir pada acara ini, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menyatakan bangga atas penghargaan ini karena sebagai bukti keseriusan pemkot memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Kota Magelang sudah tercatat UHC sejak 2018.
"Dengan penghargaan ini diharapkan warga Kota Magelang tidak perlu khawatir lagi terhadap masalah kesehatan. Namun yang paling penting untuk hidup lebih sehat dan selalu bergerak untuk lebih maju dan mandiri, tidak lupa selalu bersyukur, sehingga memperoleh kebahagiaan," katanya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan karena telah mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Capaian UHC di suatu daerah, katanya, menunjukkan komitmen pemda melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Pemda mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran, serta bantuan iuran warga yang didaftarkan pemda.
Hingga 1 Maret 2023, sudah 90 persen dari total jumlah penduduk Indonesia dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS. Angka 90 persen itu, artinya sekitar 252,1 juta warga Indonesia terjangkau program JKN.
"Pemda agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar," katanya.
