Anggota Komisi VII DPR RI : ASN ikut perkuat fondasi negara

Rabu, 24 Desember 2025 13:10 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta audiensi dengan Aparatur Sipil Negara dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Boyolali dengan tema Memperkuat Fondasi Negara Melalui Peran Aktif Aparatur Sipil Negara di De Aroma Resto Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-Tim internal Muhammad Hatta

Boyolali (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyebut aparatur sipil negara (ASN) berperan ikut memperkuat fondasi negara.

Hal itu ia sampaikan pada audiensi dengan Aparatur Sipil Negara dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Boyolali dengan tema Memperkuat Fondasi Negara Melalui Peran Aktif Aparatur Sipil Negara di De Aroma Resto Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (10/12).

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah V yang telah mendapat amanah selama lebih dari tiga periode, saya hadir untuk bersama-sama mengingat dan memperkuat komitmen kita terhadap empat pilar kebangsaan,” katanya.

Ia mengatakan salah satunya soal Pancasila, terutama sila kelima adalah kompas dalam menyusun kebijakan dan melayani masyarakat.

“Dalam hal ini saya mengapresiasi kerja keras para ASN. Melalui sosialisasi tersebut saya mengingatkan bahwa setiap keputusan administratif, setiap pelayanan publik harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” katanya.

Sedangkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikatakannya, adalah harga mati yang harus dijaga bersama.

“Dalam hal ini, peran ASN sebagai pererat bangsa di garis depan sangat vital. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar motto, tetapi juga pedoman dalam memperlakukan setiap warga tanpa diskriminasi,” katanya.

Sementara itu, ia berharap agar pemerintah daerah mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap standar operasional prosedur.

“Saya mendorong Pemda untuk membuat modul pelatihan berbasis empat pilar bagi ASN baru dan dalam pengembangan kapasitas,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta agar dibuat inovasi berupa sistem pengaduan dan apresiasi publik.

“Yang mengukur tidak hanya kecepatan tetapi juga rasa keadilan dan kebhinnekaan dalam pelayanan,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap ada kolaborasi dengan DPRD. Menurut dia, perlu ada program sinergis antara fungsi pengawasan DPRD dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan di tingkat birokrasi.

“Mari, sebagai ujung tombak negara, kita jadikan empat pilar ini napas dalam bekerja,” katanya.