Pekalongan (ANTARA) - Kasubdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ratna Andriani berharap pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan kabupaten lain di seluruh Indonesia pada hari Rabu tidak memunculkan klaster baru COVID-19.
"Oleh karena itu, pelaksanaannya diharapkan berpedoman pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 terkait dengan perubahan ke-2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak," katanya pada acara Rapat Pemantauan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2022 melalui video conference di Kabupaten Pekalongan, Rabu.
Selain itu, kata dia, juga Surat Edaran Nomor 141/6698/SJ terkait jumlah daftar pemilih tetap atau pemilih maksimal 500 orang per tempat pemungutan suara.
"Dalam hal ini kabupaten/kota dengan kriteria Level 4 berdasarkan PPKM dan desa yang berada pada zona merah harus menunda pelaksanaan pilkades," katanya.
Pada arahannya, Ratna menyampaikan bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan, di antaranya terkait dengan adanya virus baru COVID-19, yaitu varian baru Omicron, yang terdeteksi di Indonesia.
"Arahan berikutnya, kita harus berusaha agar (kasus COVID-19, red.) tidak meluas dan jangan sampai terjadi penularan lokal meski hal itu tidak dapat dihindari dan terjadi makin meningkat," katanya.
Arahan ketiga, mempertahankan kasus aktif agar tetap rendah dan pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi.
"Dari arahan tersebut, artinya Presiden Jokowi belum mencabut status keadaan darurat bencana nonalam Coronavirus Disease 2019," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menyebutkan 32 desa di 18 kecamatan melaksanakan pilkades serentak pada hari Rabu.
Pilkades Serentak 2022, kata dia, diikuti 73 orang calon kepala desa dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 72.376 orang.
Dalam pelaksanaan pilkades serentak, lanjut dia, ada pembatasan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per TPS, kemudian mengatur waktu kedatangan pemilih, serta penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan mengacu pada Surat Edaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam konteks penerapan prokes saat pemungutan suara.
Selain itu, anjuran kepada masyarakat untuk tidak berkerumun dan akan memanfaatkan live streaming saat pemungutan maupun perhitungan suara.
Terkait dengan langkah-langkah dan upaya untuk mencegah klaster pilkades, dia mengatakan bahwa pemkab menyiapkan langkah utama, yaitu melakukan percepatan vaksinasi.
"Per hari ini, capaian vaksinasi di Kabupaten Pekalongan sebanyak 84,91 persen," kata Yulian Akbar.
Baca juga: Pemkab Pekalongan terus gencarkan prokes antisipasi klaster pilkades
Baca juga: 32 desa di Kabupaten Pekalongan siap gelar Pilkades Serentak 2022
Berita Terkait
Kemenpan RB dan Kemendagri percepat transformasi IKD
Kamis, 4 Januari 2024 10:15 Wib
Semarang pertahankan predikat Kota Terinovatif pada IGA 2023
Jumat, 15 Desember 2023 8:05 Wib
Surakarta raih penghargaan Kota Sangat Inovatif dari Kemendagri
Rabu, 13 Desember 2023 21:24 Wib
Kemendagri ajak warga Purbalingga kawal Pemilu 2024
Kamis, 21 September 2023 17:29 Wib
Daftar gubernur yang masa jabatannya berakhir mulai September 2023
Rabu, 31 Mei 2023 11:36 Wib
Semarang raih peringkat terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah
Minggu, 30 April 2023 7:36 Wib
Sekjen Kemendagri ingatkan para ASN terapkan pola hidup sederhana
Kamis, 6 April 2023 9:39 Wib
Boyolali mulai perekaman KTP digital
Rabu, 4 Januari 2023 17:49 Wib