"Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Mas Ari Batubara, Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Bawesdan, dan Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga terdampak (COVID-19) di wilayah PSBB. Bapak-ibu Insya Allah mendapat bantuan," katanya di Semarang, Jumat.
Ganjar beserta jajarannya berkomitmen akan terus berupaya memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap warga Jawa Tengah yang berada di perantauan, serta memastikan yang tidak mudik akan mendapatkan bantuan.
Baca juga: Undip pasok bahan pangan bagi mahasiswa yang tidak mudik
Terkait dengan hal itu, warga Jateng yang berada di DKI Jakarta yang terkena PHK, dirumahkan, usahanya bangkrut, atau tersandung persoalan ekonomi diminta segera melapor ke ketua RT atau RW setempat agar didata.
"Silakan melapor dan mengisi formulir di ketua RT, RW dimana 'panjenengan' tinggal sekarang atau kalau mengalami kesulitan, silakan menghubungi Hotline Badan Penghubung Jawa Tengah di nomor telepon 081295880747," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengapresiasi perantau asal Jateng yang tidak mudik ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19.
"Ini ikhtiar kita agar 'panjenengan' mendapatkan hak perlindungan. Warga Jateng yang berada di Jabodetabek saya berterima kasih yang memutuskan untuk tidak mudik, dan semoga sehat dan mampu melalui masa 'pagebluk' Corona ini tanpa kurang suatu apapun," harapnya.
Teknis pendataan baru untuk warga Jateng di Jakarta telah disepakati, sedangkan yang di Jawa Barat dan provinsi lain sedang dikoordinasi lebih lanjut.
Ganjar berharap Pemprov Jabar segera memutuskan teknis pendataan karena sudah ditunggu masyarakat dan dirinya menilai kerja bareng Pemprov Jateng, DKI, dan Jabar ini merupakan wujud gotong royong pemerintah daerah. (LHP)
Baca juga: DPRD Jateng ingatkan bantuan bagi warga terdampak COVID-19 agar tepat sasaran
Baca juga: Jateng beri bantuan mahasiswa Papua di Semarang
