Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai deklarasi layak anak baik itu di tingkat sekolah maupun pemerintah kabupaten/kota masih sekadar statement.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jateng pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Keterpaduan Program Banggakencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di Semarang, Rabu.
"Layak anak jangan hanya statement dan regulasi, tetapi harus sampai kepada implementasi," kata Ganjar menegaskan.
Jika mengacu dari sejumlah kasus bullying, kekerasan antarteman, guru dengan murid, lanjut Ganjar, hal tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih serius dengan melibatkan stakeholder terkait seperti perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi bersama-sama.
Menurut Ganjar, layak anak harusnya bisa menghadirkan kenyamanan kepada anak, tidak muncul rasa was-was, sehingga anak bisa melakukan aktivitas dengan baik.
Ganjar menilai ada banyak faktor yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya bullying terhadap anak di antaranya pentingnya perhatian orang tua, guru yang berkompeten, serta bagusnya pendidikan termasuk di dalamnya akhlak.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Wagino menambahkan rakorda bersama
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai upaya meningkatkan sinergitas, komitmen, dan dukungan pemerintah serta mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Jika Pak Gubernur menyinggung terkait bulliying terhadap anak, kami BKKBN ada Generasi Berencana atau Genre. Kami berharap para Genre dapat mengurangi kasus bullying," kata Wagino.
Di sekolah-sekolah, tambah Wagino sudah ada pusat informasi dan konseling (PIK) remaja termasuk di perguruan tinggi serta Kampung KB percontohan dengan harapan bisa menekan kasus bullying pada anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sesmen KPPA RI Pribudiarta Nur Sitepu, Kepala Biro Kepegawaian BKKBN Djusni Meirida, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo, Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah Retno Sudewi, serta jajaran Forkompimda Jawa Tengah.
Gubernur Jateng nilai deklarasi layak anak masih sekadar statement
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendengarkan pendapat peserta terkait bullying pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Keterpaduan Program Banggakencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di Semarang, Rabu. (ANTARA/Nur Istibsaroh)
