Magelang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo membantah pernyataan bahwa dirinya pernah menyampaikan satu perempuan wajib punya satu anak perempuan.
"Aku tidak ngomong kalau satu perempuan wajib punya anak satu perempuan, aku ngomong gak begitu, aku ngomongnya gini rata-rata diharapkan satu perempuan punya anak satu perempuan, rata-rata, lo," katanya di Magelang, Ahad.
Ia menyampaikan hal tersebut usai menjadi pembicara "Percepatan Penurunan Stunting untuk Menyongsong Generasi Emas 2045" di Magelang.
"Kalau depan rumah saya punya anak perempuan dua belakang saya gak punya anak perempuan pas sudah," katanya.
Ia menyampaikan tujuan supaya penduduk tumbuh seimbang. Jadi tugas BKKBN itu menjaga penduduk tumbuh seimbang kalau suatu wilayah itu, satu kelurahan perempuannya 5.000, sepuluh tahun lagi perempuannya tinggal 4.500, pasti penduduk itu berkurang karena yang hamil dan melahirkan itu perempuan.
"Itulah makna bahwa rata-rata, jangan diterjemahkan satu perempuan wajib punya anak satu," katanya.
Ia menuturkan masih dalam rangka Hari Keluarga Nasional sehingga dalam hal ini banyak memotivasi tim pendamping keluarga, memotivasi teman-teman yang ada di lini lapangan.
"Jadi dia bekerja untuk mendampingi keluarga dalam rangka untuk mendampingi penurunan stunting, kemudian untuk membangun keluarga yang tenteram mandiri dan bahagia," katanya.
Hasto menyampaikan memang waktu untuk memanfaatkan bonus demografi mepet sekali, kalau tidak menggerakkan betul lini yang di bawah, seperti kapal yang sudah terbakar, tetapi orangnya belum loncat.
"Maka penting sekali kwalitas sumber daya manusia (SDM). Target stuntingnya turun, di Magelang ini angka stunting di survei 15 persen, tetapi door to doornya 10 persen. Jadi optimis sekali, sangat optimis target 14 persen insyaallah lewat itu," katanya.*
Berita Terkait
Mantan kepala puskesmas di Purbalingga dihukum 1 tahun terbukti korupsi
Rabu, 20 November 2024 21:26 Wib
Pelaku bawa Toyota Alphard angkut ratusan ribu rokok ilegal, diserahkan ke kejaksaan
Rabu, 20 November 2024 8:06 Wib
GPN gelar doa bersama menangkan Luthfi-Yasin dan Yoyok-Joko
Selasa, 19 November 2024 23:54 Wib
Pemprov Jateng targetkan partisipasi pemilih pilkada 84 persen
Selasa, 19 November 2024 21:32 Wib
Pj Gubernur minta KPU siapkan TPS aman dari banjir
Selasa, 19 November 2024 9:12 Wib
Pemkot Semarang buka desk pilkada pantau ajang pesta demokrasi
Selasa, 19 November 2024 9:11 Wib
Dua laporan pelanggaran netralitas ASN Kota Semarang lanjut ke BKN
Senin, 18 November 2024 19:52 Wib
Menteri Hukum lantik 49 pejabat baru, Tejo Kepala BPSDM Kemenkum
Senin, 18 November 2024 16:07 Wib