Petani di persimpangan gembira dan galau

Purwokerto (Antaranews Jateng) - Petani di sejumlah wilayah, khususnya eks Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, dalam beberapa waktu terakhir telah memasuki masa panen padi yang lebih awal dari biasanya.

Bahkan, bulan Januari yang biasanya merupakan masa paceklik, saat sekarang justru banyak terdapat aktivitas panen padi.

Hal itu tidak lepas dari upaya khusus yang dilaksanakan Kementerian Pertanian melalui program percepatan tanam, yakni dengan mengubah kebiasaan petani yang biasanya mulai tanam padi pada bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober.

Dengan demikian, masa panen yang biasanya mulai berlangsung pada bulan Februari, kini dapat dilakukan pada bulan Januari.

Masa panen yang berlangsung lebih awal pun disambut gembira oleh petani yang mendapat kesempatan mengikuti program percepatan tanam karena mereka bisa menikmati harga gabah yang cukup tinggi.

"Harga gabah kering panen saat sekarang mencapai Rp530.000 per kuintal (Rp5.300 per kilogram), sedangkan gabah kering giling sebesar Rp640.000 per kuintal (Rp6.400 per kilogram)," kata Sartam Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Jaya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Harga tersebut jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp3.750 per kilogram untuk gabah kering panen dan Rp4.600 per kilogram untuk gabah kering panen.

Menurut Sartam, tingginya harga tersebut merupakan kebahagiaan bagi petani karena berarti pendapatan mereka meningkat.

Oleh karena harga gabah cukup tinggi, petani yang biasanya menyimpan gabahnya untuk dijual saat harganya bagus, saat sekarang banyak pula yang menjualnya secara keseluruhan, namun ada pula petani yang menyimpan sebagian gabahnya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

Akan tetapi ketika petani merasakan kegembiraan karena bisa panen lebih awal dan menikmati harga gabah yang cukup bagus, kegalauan pun menghampiri mereka karena pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional dan sebagai upaya untuk menekan gejolak kenaikan harga pangan itu.

Dalam hal ini, harga beras medium di berbagai daerah mengalami lonjakan yang cukup tinggi, bahkan di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, telah mencapai kisaran Rp12.000 hingga Rp13.250 per kilogram.

Terkait dengan rencana impor tersebut, Sartam mengatakan kebijakan tersebut sebaiknya jangan dilakukan saat sekarang.

"Beberapa waktu lalu, kami mendapat pengarahan dari BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Jateng bahwa untuk menanggulangi supaya jangan impor, maka kita giatkan untuk bertani. Setelah kami melaksanakan perjuangan menanam padi ini, kami mengharapkan janganlah impor dulu," katanya.

Ia mengatakan jika impor beras itu dilakukan akan berdampak pada petani karena harga gabah secara otomatis akan turun sehingga merugikan petani kecil.

Kebijakan impor yang ditujukan untuk menekan gejolak harga beras itu seolah menjadi dilema karena saat sekarang petani yang sedang panen dapat menikmati harga gabah yang bagus atau tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Akan tetapi jika tidak impor, harga beras di pasaran akan terus melonjak karena masa panen raya diperkirakan mulai berlangsung pada bulan Februari atau Maret dan gabah yang dihasilkan tidak bisa langsung diproduksi menjadi beras lantaran harus melalui proses pengeringan.

Terkait dengan rencana impor beras, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengkaji ulang wacana impor beras sebagai bentuk keberpihakan pada kalangan petani.

"Barusan saya telepon Mentan, kemarin juga sudah kami laporkan ke Presiden Joko Widodo agar kita menghitung betul cadangan beras nasional kita, ketika cadangan itu kita anggap cukup, maka saya minta rastra segera diturunkan, operasi pasar dilakukan," katanya.

Dia mengaku khawatir jika masuknya beras impor ke Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng itu bersamaan dengan panen raya karena akan sangat merugikan para petani.

"Kita dorong daerah di luar Jateng yang butuh, `monggo` saja untuk dipenuhi, tapi saran saya kalau Jateng sudah swasembada beras sehingga masih cukup, gak usahlah impor beras," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Siti Munifah mengimbau petani agar tidak terombang-ambing dengan adanya kebijakan impor beras.

"Kita bersyukur, setiap saat ada panen dan setiap saat juga melakukan pertanaman. Kita tidak perlu terombang-ambing dengan ketetapan bahwa tetap ada impor (beras) masuk, tetapi kita tetap menunjukkan prestasi bahwasanya terbukti hari ini panen, di sebelah sana juga ada yang memulai tanam," katanya saat panen perdana di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Minggu (14/1).

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas Setio Wastono mengatakan berdasarkan penugasan dari Kementerian Perdagangan, pihaknya akan terus menggelar operasi pasar terhadap beras hingga tanggal 31 Maret 2018.

Operasi pasar yang ditujukan untuk mengendalikan gejolak kenaikan harga beras di pasaran itu dialokasikan dari cadangan beras pemerintah (CBP).

Saat ini, kata dia, stok beras di gudang Bulog Banyumas masih mencukupi hingga empat atau lima bulan ke depan. Bulog juga sudah mulai menyerap gabah dan beras petani melalui pendekatan komersial.

Kini, petani di Jawa Tengah, khususnya eks Keresidenan Banyumas, hanya bisa berharap beras impor tidak masuk ke daerah mereka yang tidak lama lagi akan memasuki masa panen raya.