Pemkot Semarang dampingi siswa piagam MB yang dianulir sampai dapat sekolah
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang bakal mendampingi calon peserta didik yang dianulir piagam kejuaraannya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri Jawa Tengah hingga mendapatkan tempat bersekolah.
"Pasti (dampingi, red.), tadi beberapa sudah ada (yang dapat sekolah, red.)," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, saat audiensi dengan orang tua calon peserta didik, di Semarang, Minggu.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengundang orang tua dari 69 siswa yang nilai piagamnya dianulir untuk membantu mencari titik temu dengan mengomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi Jateng.
Tak sendiri, Ita didampingi jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang dan sejumlah asisten Sekretariat Daerah Kota Semarang.
Diketahui, Pemprov Jateng memutuskan menganulir nilai piagam piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar di SMA/SMK karena keabsahannya diragukan.
Dari jumlah itu, yang mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak empat siswa, tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.
Dengan piagam tersebut, para siswa tersebut semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu, tetapi setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.
Artinya, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos karena nilai rapornya mencukupi.
Menurut dia, persoalan yang harus diselesaikan saat ini adalah memastikan semua calon peserta didik yang piagamnya dianulir itu bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.
"Kalau misalnya ternyata harus masuk ke sekolah swasta, tidak apa-apa, jangan patah semangat. Sama saja, kalau kita belajar dengan tekun akan meraih apa yang kita cita-citakan," katanya.
Bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, Ita mengatakan bahwa Pemkot Semarang telah menyiapkan beasiswa bagi siswa tidak mampu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau memang ada yang tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tetapi tidak mampu, kami punya program Gerbang Harapan (Gerakan Bersama Orang Tua Asuh untuk Pengembangan Hari Masa Depan)," katanya.
Gerbang Harapan adalah program orang tua asuk yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan penunjang sekolah seperti seragam, buku-buku, hingga alat tulis siswa-siswi dan uang saku.
Di sisi lain, kata dia, Pemkot Semarang akan segera bertemu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng untuk membahas terkait nasib siswa yang piagamnya yang dianulir tersebut.
Dari hasil audiensi itu, Ita mengatakan sebenarnya orang tua sudah tidak mempermasalahkan piagam yang dianulir, tetapi mereka meminta pendaftaran tetap bia dilakukan dengan diganti piagam kejuaraan yang lain.
"Saya lihat permasalahannya sudah bukan piagam yang dianulir, tetapi mereka mempertanyakan proses-prosesnya. Ya, kami akan klarifikasi lagi (ke Pemprov Jateng, red.) duduk perkaranya seperti apa," katanya.
"Pasti (dampingi, red.), tadi beberapa sudah ada (yang dapat sekolah, red.)," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, saat audiensi dengan orang tua calon peserta didik, di Semarang, Minggu.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengundang orang tua dari 69 siswa yang nilai piagamnya dianulir untuk membantu mencari titik temu dengan mengomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi Jateng.
Tak sendiri, Ita didampingi jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang dan sejumlah asisten Sekretariat Daerah Kota Semarang.
Diketahui, Pemprov Jateng memutuskan menganulir nilai piagam piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar di SMA/SMK karena keabsahannya diragukan.
Dari jumlah itu, yang mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak empat siswa, tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.
Dengan piagam tersebut, para siswa tersebut semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu, tetapi setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.
Artinya, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos karena nilai rapornya mencukupi.
Menurut dia, persoalan yang harus diselesaikan saat ini adalah memastikan semua calon peserta didik yang piagamnya dianulir itu bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.
"Kalau misalnya ternyata harus masuk ke sekolah swasta, tidak apa-apa, jangan patah semangat. Sama saja, kalau kita belajar dengan tekun akan meraih apa yang kita cita-citakan," katanya.
Bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, Ita mengatakan bahwa Pemkot Semarang telah menyiapkan beasiswa bagi siswa tidak mampu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau memang ada yang tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tetapi tidak mampu, kami punya program Gerbang Harapan (Gerakan Bersama Orang Tua Asuh untuk Pengembangan Hari Masa Depan)," katanya.
Gerbang Harapan adalah program orang tua asuk yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan penunjang sekolah seperti seragam, buku-buku, hingga alat tulis siswa-siswi dan uang saku.
Di sisi lain, kata dia, Pemkot Semarang akan segera bertemu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng untuk membahas terkait nasib siswa yang piagamnya yang dianulir tersebut.
Dari hasil audiensi itu, Ita mengatakan sebenarnya orang tua sudah tidak mempermasalahkan piagam yang dianulir, tetapi mereka meminta pendaftaran tetap bia dilakukan dengan diganti piagam kejuaraan yang lain.
"Saya lihat permasalahannya sudah bukan piagam yang dianulir, tetapi mereka mempertanyakan proses-prosesnya. Ya, kami akan klarifikasi lagi (ke Pemprov Jateng, red.) duduk perkaranya seperti apa," katanya.