Jaga netralitas Pemilu 2024, ASN Jateng teken pakta integritas

Semarang (ANTARA) - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menjaga netralitas ASN pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Ini merupakan langkah penting guna memastikan bahwa pelayanan publik yang kami berikan kepada masyarakat selalu berkualitas, adil, dan bebas dari intervensi politik serta kepentingan pribadi," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana usai pengucapan ikrar Pakta Integritas Netralitas dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Nana mengingatkan agar ikrar dan pakta integritas yang sudah ditandatangani para ASN itu harus dilaksanakan, karena sudah menjadi komitmen bersama untuk menjaga dan memelihara prinsip etika kejujuran dan netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Menurut dia, peran ASN dalam Pemilu Serentak 2024 terbatas, yakni hanya mengikuti dan memantau seluruh tahapan guna memastikan bahwa penyelenggaraannya berjalan kondusif, jujur, dan adil.

Nana juga mengingatkan agar seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan pentingnya netralitas kepada seluruh jajarannya.

"Bahwa kita boleh untuk memahami, kita boleh untuk mengikuti perkembangan ini, tapi kita tidak boleh melaksanakan atau melakukan politik praktis, apalagi kita membantu, misalnya salah satu partai, atau masuk di partai-partai tertentu. Jadi ASN jelas, kalau kita ASN, itu tidak boleh melakukan hal seperti ini, ada sanksi ketika kita melakukan pelanggaran itu," pesan Nana kepada seluruh ASN Pemprov Jateng.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengapresiasi pakta integritas dalam rangka menjaga netralitas ASN di seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.

Anggota Bawaslu Jateng Muhammad Rofiuddin menilai upaya tersebut menjadi langkah yang baik dalam menjaga netralitas ASN dalam pesta demokrasi Indonesia.

"Data menunjukkan untuk di lingkungan Pemprov Jateng ini sangat jarang sekali ada kasus-kasus yang diperiksa Bawaslu kaitannya soal netralitas ASN," kata koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jateng itu.