DPRD Semarang ingatkan KPU antisipasi kendala pemilu

Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

"Pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024 itu ternyata dengan sistem pemilu serentak ini banyak teman-teman di PPS (panitia pemungutan suara) merasa akan sangat kewalahan," kata Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang Sodri di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang itu usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Semarang yang membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Dari paparan yang disampaikan masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 16 kecamatan, ia khawatir penyelenggara pemilu akan kewalahan dengan beban dan target kerja yang diberikan.

Sodri memberikan catatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2020 yang hanya memilih satu pasangan calon karena lawannya adalah kotak kosong.

Namun, kata dia, masih terjadi keteledoran dalam penghitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sehingga menjadikan kendala dalam penetapan hasil perolehan suara.

"Catatan saya lagi, pilkada (pilwakot) kemarin masih ada ketidaksesuaian hitungan di beberapa TPS yang menjadikan kendala penetapan hasil pemilu. Apa yang disiapkan KPU untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini?" ujarnya.

Menurut dia, KPU Kota Semarang harus mengantisipasi kendala-kendala dengan menyiapkan diri, terkait fasilitas, beban, dan target kerja sehingga tidak kewalahan pada pelaksanaannya.

"Untuk pemilu seperti ini apa yang dipersiapkan agar pekerjaan KPU Bisa efektif, terutama yang menyangkut kesejahteraan, kesehatan, dan waktu kerja teman-teman yang memungut suara, yaitu PPK dan PPS," kata Sodri.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom menyebutkan tengah menyiapkan data-data, serta apa saja kebutuhan KPU dalam pelaksanaan pemilu serentak.

"Kami akan menyiapkan data, kami lengkapi dengan keluhan-keluhan dari PPK dan PPS. Kemudian kami akan menghimpun usulan terkait kebutuhan fasilitasi pelaksanaan pemilu," kata Nanda, sapaan akrabnya.

Nanda juga segera mendiskusikan terkait dengan beban dan target kerja dengan jajaran PPK dan PPS agar tidak lagi terjadi kecerobohan yang akan berdampak pada hasil pemilu nantinya.

"Kami juga akan mendiskusikan terkait beban kerja, fasilitas, serta waktu kerja. Terutama, pekerjaan-pekerjaan pemungutan suara yang ditarget lumayan cepat. Kami tidak ingin terjadi kecerobohan-kecerobohan yang disebabkan beban dan target yang besar," katanya.