Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam survei yang dilakukan periode Juli 2021.
"Ketika diuji dengan pertanyaan umum, bagaimana kinerja Pemerintahaan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sebanyak 62,4 persen menyatakan puas, dan 34,1 persen menyatakan tidak puas. Sisanya 3,5 persen tidak menjawab," kata Yunarto dalam jumpa pers secara daring, di Jakarta, Kamis.
Charta Politika Indonesia menyelenggarakan survei nasional evaluasi kebijakan peta politik masa pandemi. Pengumpulan data dilakukan pada 12-20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode sampling multistage random sampling atau penarikan sampel acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.
Yunarto menjelaskan berdasarkan sebaran geografis dari para responden, tingkat kepuasan tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
"Tingkat kepuasan cenderung stabil, tetapi beberapa periode mengalami penurunan, jika dibandingkan beberapa survei yang sudah dilakukan sejak Februari 2020 lalu," kata Yunarto.
Menurut Yunarto dalam survei itu, sebanyak 31,5 persen responden menjawab jika penanganan pandemi COVID-19 persoalan paling pokok yang perlu ditangani Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Selanjutnya disusul harga kebutuhan pokok sebesar 22,1 persen, dan susah mencari lapangan kerja sebesar 11,9 persen.
Selain itu, sebanyak 65,9 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat buruk, sementara 31,7 persen menyatakan baik.
Berita Terkait
Pemkot Surakarta evaluasi kebersihan tempat penyimpanan pangan
Jumat, 29 Maret 2024 0:35 Wib
Pemkab Kudus siapkan tiga bus untuk mudik gratis dari Jakarta
Jumat, 29 Maret 2024 0:32 Wib
BTN bagikan 6ribu paket sembako ke korban banjir
Jumat, 29 Maret 2024 0:09 Wib
624.000 batang rokok ilegal disita Bea Cukai Kudus
Kamis, 28 Maret 2024 23:55 Wib
Pengasuh ponpes pelaku pencabulan dituntut 15 tahun penjara
Kamis, 28 Maret 2024 23:53 Wib
Kemenkumham: IRH salah satu instrumen pengukur reformasi birokrasi
Kamis, 28 Maret 2024 17:16 Wib
Pemkab Demak berharap ada peninggian tanggul Sungai Wulan
Kamis, 28 Maret 2024 16:11 Wib
KPU Temanggung dorong pemilih pemula rekam KTP elektronik
Kamis, 28 Maret 2024 16:10 Wib