Magelang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang Joko Budiyono meminta para kader lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di daerah itu meningkatkan peran aktif, terutama dalam perencanaan pembangunan.
"Karena lembaga ini yang memiliki akses langsung dengan warga di tingkat kelurahan," kata dia dalam keterangan tertulis di Magelang, Kamis.
Salah satu upaya Pemkot Magelang mendorong peran aktif kader tersebut, melalui bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan yang belum lama diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang. Kegiatan di salah satu hotel di kota itu diikuti 85 pengurus dari masing-masing LPMK.
Dia mengharapkan berbagai materi yang diberikan narasumber dalam bimtek itu bisa diterapkan dalam peranan mereka sebagai mitra kerja kelurahan, secara lebih terarah, terpadu, dan terkendali.
"Pelajari betul materi yang diberikan narasumber, agar ilmu yang diperoleh nanti dapat diaplikasikan dan diimplementasikan sebagai mitra kerja kelurahan, sehingga lebih terarah, terpadu, dan terkendali," ujarnya.
Ia juga mengatakan mulai 2019 dianggarkan honorarium per bulan bagi ketua LPMK dan ketua DPD LPM Rp200.000 per bulan.
"Untuk membantu dan memfasilitasi LPMK, khususnya untuk kegiatan rapat koordinasi akan diberikan bantuan jamuan rapat Rp2.970.000 per LPMK. Rencananya tahun 2021 untuk honorarium, hadiah lomba LPMK, dan fasilitasi LPMK untuk kegiatan rapat akan dinaikkan," katanya.
Pada kesempatan itu, Sekda Joko menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Administrasi LPMK tingkat Kota Magelang. Juara pertama diraih LPM Kelurahan Kramat Utara dengan hadiah Rp1.250.000, juara kedua LPM Kelurahan Gelangan (Rp1 juta), dan juara ketiga LPM Kelurahan Potrobangsan (Rp750.000).
Ia mengatakan lomba itu wujud penghargaan Pemkot Magelang kepada LPMK di "Kota Sejuta Bunga" itu.
Pelaksana Tugas Kepala DPMP4KB Kota Magelang Retno Rini Sariningrum menjelaskan bimtek itu untuk meningkatkan peran aktif kader LPMK dalam perencanaan pembangunan partisipatif daerah.
Selain itu, katanya, meningkatkan kemampuan serta keterampilan kader sehingga dapat lebih berperan aktif, sesuai dengan kewenangannya.
"Kami harap ilmu atau keterampilan yang didapat melalui kegiatan ini dapat diterapkan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat," katanya. (hms).
