Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menuding Pemerintah Indonesia tengah menunggu kajian dari Pemerintah China tentang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
"Sesungguhnya memindahkan ibu kota ini bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing, itu jelas sekali," ujar Amien di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ridwan Saidi: Pindahkan ibu kota seperti pergerakan tanpa bola
Amien mensinyalir pemindahan Ibu Kota Negara yang yang digodok oleh Pemerintah merupakan bagian dari rencana China untuk mendominasi dunia, yang saat ini tengah bersaing dengan Amerika Serikat sebagai penguasa global.
Mantan Ketua MPR RI itu juga mengatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat mengancam kedaulatan Indonesia, karena posisi geografisnya yang dekat dengan Laut China Selatan dan Laut China.
"Jadi saya pikir (pemindahan) ibu kota itu akan mempercepat pengambilalihan kedaulatan Indonesia oleh Republik Rakyat China," ujar Amien.
Lebih lanjut Amien mengatakan Presiden China Xi Jin Ping pernah berujar bahwa China bisa menduduki negara lain, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara Barat.
Baca juga: Pemindahan ibu kota bakal pengaruhi sektor pariwisata Kaltim
"Xi Jin Ping mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat bisa menduduki negara lain, negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak?" ucap Amien.
Amien pun secara tegas menolak rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota. Dia meminta agar rencana tersebut dibatalkan karena dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
"Jadi pesan kita di ruang ini kepada Pak Jokowi itu enggak usah basa basi, ditinjau kembali dan lain-lain. Jadi dibatalkan, selesai," ujar Amien.
Amien Rais minta pemindahan ibu kota dibatalkan
Kiri-Kanan: Pakar Ekonomi, Anthony Budiawan (pertama kiri), Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit (kedua kiri), Direktur IRESS, Marwan Batubara (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (tengah kiri), Politikus Senior PAN, Amien Rais (tengah kanan), Budayawan, Ridwan Saidi (ketiga kanan), Direktur INDEF, Tauhid Ahmad (kedua kanan), dan Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin (pertama kanan). ANTARA/Abdu Faisal/aa.
