Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam upaya budaya hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat di provinsi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo di Semarang, Selasa, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk
"Sinergi ini merupakan upaya nyata memperluas akses keadilan, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kapasitas desa/ kelurahan sebagai basis penguatan hukum," katanya.
Ia menambahkan kerja sama strategis tersebut memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Selain itu, ia juga ingin memastikan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dapat merasakan manfaat dari kehadiran negara dalam bentuk bantuan hukum yang mudah, murah, dan berkualitas.
Sementara Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengatakan kerja sama tersebut akan berdampak langsung terhadap pembinaan hukum di Jawa Tengah.
"Nanti dikolaborasikan. Data Kemenkum akan dihubungkan dengan program Kecamatan Berdaya," katanya.
Dengan demikian, kata dia, pendampingan terhadap masyarakat akan lebih dirasakan dan masif.
Adapun tindak lanjut dari kerja sama tersebut, yakni Kemenkum Jawa Tengah akan menyelenggarakan pelatihan paralegal dan juru damai, mengalokasikan dana APBN untuk bantuan hukum, serta menyediakan data terkait pelaksanaan bantuan hukum.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab memberikan dukungan aksesibilitas bagi paralegal, kepala desa/ lurah dan advokat dalam layanan posbakum, memfasilitasi pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, serta mendukung pengelolaan JDIH di tingkat desa/kelurahan.
Baca juga: RSI Sultan Agung Semarang tingkatkan 'Code Grey' cegah kekerasan pada dokter
