Purwokerto (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi mengapresiasi wacana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang akan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bisa melayani semua agama.
"Menurut saya, itu kebijakan publik yang bagus karena KUA selama ini dalam memberikan pelayanan publiknya itu 'kan masih untuk agama tertentu, sementara namanya 'kan Kantor Urusan Agama, ya idealnya melayani urusan semua agama," katanya di di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu.
Dengan demikian, kata dia, hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik dari Kementerian Agama (Kemenag) benar-benar bisa diwujudkan dan dirasakan oleh semua pemeluk agama.
Oleh karena itu, lanjut dia, wacana tersebut merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat Indonesia.
Kendati demikian, dia mengatakan sumber daya manusia yang akan melayani semua pemeluk agama di setiap KUA harus benar-benar disiapkan dengan baik.
"Itu merupakan tugas negara untuk bisa memastikan pelayanan berjalan dengan baik bagi pemeluk agama mayoritas maupun minoritas di suatu wilayah," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, ketika pemeluk agama minoritas hendak melangsungkan pernikahan di KUA namun ternyata juru nikahnya belum tersedia, pihak Kemenag harus mendatangkan juru nikah agama tersebut dari KUA lain.
"Jangan sampai terjadi sebaliknya, pemeluk agama minoritas itu yang mencari juru nikah di KUA lain," katanya.
Menurut dia, penyediaan sumber daya manusia untuk setiap KUA tanpa memandang agama mayoritas maupun minoritas itu menunjukkan bahwa negara hadir untuk melayani seluruh pemeluk agama.
Ia pun mencontohkan di perguruan tinggi, dosen mata kuliah agama pun disediakan untuk masing-masing agama.
"Di perguruan tinggi, dosen agama apa pun disiapkan," kata Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Berita Terkait
Kebijakan publik dan pembangunan harus terintegrasi lingkungan
Sabtu, 27 April 2024 9:59 Wib
Politikus: Perlu antisipasi kebijakan politik dalam perang Iran-Israel
Kamis, 18 April 2024 7:44 Wib
Pemkab Batang terapkan kebijakan fleksibel untuk ASN usai Lebaran
Selasa, 16 April 2024 21:15 Wib
Penerapan WFH dan WFO bagi ASN merupakan kebijakan responsif
Minggu, 14 April 2024 17:25 Wib
Kebijakan satu arah arus milir dari Kalikangkung mulai 13 April
Jumat, 12 April 2024 18:16 Wib
Akademisi Unsoed : Pemberian "cuti ayah" merupakan kebijakan responsif gender
Jumat, 15 Maret 2024 16:21 Wib
Pakar: Kebijakan impor beras wujud upaya pemerintah kendalikan harga
Senin, 26 Februari 2024 21:42 Wib
Sensus pertanian berkontribusi rumuskan kebijakan tepat sasaran
Rabu, 13 Desember 2023 9:31 Wib