Gubernur Jateng ajak forkopimda dukung KPU-Bawaslu sukseskan pemilu

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak kepala daerah beserta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Untuk mewujudkan Pemilu 2024 bebas dari hoaks, dibutuhkan dukungan penuh dari pemda beserta forkopimda dalam membantu KPU dan Bawaslu," katanya usai memberi arahan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tema Menjaga Kondusivitas Wilayah dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak Tahun 2024 di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin.

Kalau kemudian forkopimda nanti roadshow bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat tokoh agama, lanjut Ganjar, semua akan lebih baik.

Menurut Ganjar, hoaks atau berita bohong menjadi potensi yang patut diwaspadai pada pelaksanaan semua tahapan Pemilu 2024.

"Hoaks hati-hati, isu SARA, terus kemudian narasi-narasi yang tidak diikuti dengan data dan tentu saja itu akan bisa membikin sakit hati," ujarnya.

Oleh karena itu, agar Pemilu 2024 dipenuhi dengan narasi baik disertai data, menurut dia, masyarakat harus diedukasi supaya terhindar dari hoaks serta kampanye hitam.

"Yang bagus adalah bagaimana kita memunculkan ide gagasan maka terjadi perdebatan yang baik, tetapi bukan blackcampaign dan hoaks, itu yang menurut saya penting," tegasnya.

Ganjar mengaku senang karena berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Intelijen Negara (BIN), Jawa Tengah menjadi provinsi dengan sebaran isu-isu hoaks terendah di antara daerah yang lain.

"Itu artinya partisipasi masyarakat yang sangat bagus, insyaallah Jawa Tengah sudah siap untuk menyelenggarakan Pemilu 2024," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengingatkan pentingnya mewaspadai sejumlah isu strategis yang biasanya muncul saat pemilu maupun pilkada.

Wagub menyebutkan isu-isu yang menjadi potensi permasalahan, antara lain, ada keberpihakan ASN atau aparat lain dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pemilu atau pilpres.

Selain itu, politik transaksional caleg, pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses, penggunaan medsos untuk black campaign, dan penyebaran isu hoaks, politik identitas, dan ujaran kebencian, serta pelaksanaan tahapan pemilu dan penyusunan daftar pemilih.

Ia memandang perlu mencegah hal-hal berpotensi menimbulkan kerawanan di tengah masyarakat. Hal ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun partai politik.

Dari pihak penyelenggara, misalnya, pencegahan dengan meningkatkan pelayanan, mulai dari pencalonan, akurasi data, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Parpol hendaknya meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pilkada," katanya.

Baca juga: Sidang di DKPP, Bawaslu minta ketua dan anggota KPU diberhentikan sementara