Pembelian biosolar pakai QR Code tekan penyimpangan

Semarang (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah, Bayu Bagas Hapsoro menilai kebijakan pembelian biosolar menggunakan QR Code yang mulai diterapkan penuh cukup efektif menekan penyimpangan.

"Dari sisi teknologi, kami apresiasi upaya verifikasi dan validasi konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Kamis, menanggapi penerapan skema Full Registran Biosolar Subsidi .

Menurut dia, penggunaan QR Code juga akan mempermudah pemetaan dan monitoring kebutuhan BBM di daerah-daerah, misalnya ada daerah yang mengalami kekurangan, atau justru ada yang surplus.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah maupun Pertamina harus memastikan keamanan data pelanggan yang sudah mendaftar, baik lewat aplikasi My Pertamina, situs, ataupun datang langsung.

Ia menegaskan bahwa keamanan data pelanggan Pertamina penting, mengingat terdapat data-data sensitif pelanggan yang bisa saja disalahgunakan jika terjadi kebocoran data.

"Kalau mendaftar itu kan ada data STNK, KTP, dan sebagainya. Jadi harus dijaga betul agar tidak bocor. Apalagi, keamanan data masih menjadi perhatian serius," wantinya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mesti melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan penggunaan QR Code di lapangan, misalnya ada yang menggunakan QR lewat ponsel, tetapi dicetak di kertas.

"Ini bisa digunakan kendaraan lain, dan bisa jadi dijual di 'black market'. Teorinya, pasti ada 20 persen yang menolak perubahan suatu kebijakan. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi penting terus dilakukan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Widjanarko menyebutkan bahwa di lapangan masih ditemui kendaraan mewah membeli solar bersubsidi menggunakan QR code.

"Di Lapangan masih ada mobil Pajero, Innova baru, yang membeli solar subsidi. Tapi, malah truk kesulitan mendapatkan solar," ujarnya.

Ia  mengakui bahwa belum semua anggota Aptrindo sudah mendaftar untuk mendapatkan QR Code.

Jika penggunaan aplikasi belum optimal, kata dia, sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan pembatasan pembelian, namun bisa menaikkan harga sewajarnya agar beban subsidi untuk solar tidak terlalu berat dan pengusaha juga mendapatkan jaminan ketersediaan BBM.