Demak (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi puluhan korban abrasi di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa, sekaligus mengecek bantuan yang telah diberikan, berupa rumah sistem panel instan.
Menurut Ganjar, rumah sistem panel instan dengan model rumah panggung tersebut merupakan alternatif dan bentuk adaptasi bagi warga terdampak abrasi yang tidak mau direlokasi.
"Ini adalah areal land subsiden, kemudian hari ini masyarakat masih ingin bertahan di sini. Satu-satunya alternatif yang paling kompromistis, ya sudah karena butuh waktu untuk menjelaskan, butuh waktu untuk mengedukasi. Satu-satunya ya rumahnya harus panggung,” katanya.
Orang nomor satu di Jateng itu, menjelaskan bahwa alternatif rumah panggung tersebut diberikan oleh Pemprov Jateng setelah melalui komunikasi panjang dengan warga sekitar karena Desa Bedono masuk dalam areal land subsiden.
Selama ini, adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah penimbunan atau meninggikan lantai rumah.
"Ini kan areal rob jadi adaptasi masyarakat mesti dilakukan, selama ini yang dilakukan adalah penimbunan. Ditimbun, tenggelam, ditimbun, tenggelam. Nah ini ditemukan konsep agar mereka tinggal di sini, dulu kalau rumah mereka nempel di tanah itu banjir, terus kemudian diurug dan rumahnya jadi pendek. Sekarang dinaikkan sekalian, kira-kira dari tanah 1,5 meter, jadi cukup tinggi," ujarnya.
Model bantuan rumah sistem panel instan tersebut merupakan bentuk gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan lahan dan bergotong royong membuat fondasi rumah dengan harga Rp10 juta.
Bantuan dari Pemprov Jateng untuk satu unit ruspin senilai Rp50 juta dan total ada 34 rumah yang dibangun di Desa Bedono.
Saat berada di Desa Bedono, Ganjar berkesempatan melihat kondisi SD Negeri 03 Bedono yang kondisinya cukup memprihatinkan karena setiap kali rob melanda, gedung sekolah itu selalu terendam banjir.
Terkait dengan renovasi atau pembangunan SD Negeri 03 Bedono itu, masih harus didiskusikan kembali mengingat lokasi termasuk kategori tidak layak untuk fasilitas sekolah.
"Sekolah tadi itu menurut saya sudah tidak layak. Pilihannya mau pindah atau di situ. Kalau tetap di situ, fasilitasnya makin terbatas. Kalau tidak dibangunin tinggi lagi, tapi apakah kita akan mengambil pilihan itu maka yang sekolah tadi mesti dibicarakan. Untuk rumah penduduk yang sifatnya personal itu kami coba bantu dengan model ruspin dan dinaikkan ke atas," katanya.
