Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada 2023 menargetkan dapat menangani 730 rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah itu.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang Bowo Adrianto dalam keterangan diterima di Magelang, Sabtu, menyampaikan target tersebut belum termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merencanakan menangani RTLH 200 unit. Penanganan RTLH juga berkolaborasi dengan Kodim 0705/Magelang.
"Dua tahun ini kami mengalokasikan anggaran untuk penanganan RTLH melalui APBD 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan kegiatan perbaikan RTLH dengan anggaran APBD sebanyak 187 unit rumah, sedangkan pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan 730 RTLH," katanya.
Untuk mengurangi "backlog" di Kota Magelang, saat ini Pemkot Magelang telah memiliki tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan dua rumah khusus (rusus). Rusunawa yang telah terbangun tersebut berada di Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Tidar Utara.
Lokasi rusus di Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedungsari.
Saat ini Disperkim Kota Magelang masih terus mengupayakan untuk menambah jumlah rusunawa/rusun/rusus di Kota Magelang.
Pemerintah Kota Magelang melalui Disperkim juga terus berupaya membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi "backlog" dalam sektor kepemilikan rumah.
"Tahun 2022 kami membangun perumahan berbasis komunitas sebanyak 20 unit di Kampung Gumuk Sepiring, Kelurahan Tidar Utara, yang bersinergi dengan Kodim 0705/Magelang dan Bank Jateng," katanya.
Bowo mengatakan Kota Magelang juga mendapatkan bantuan hunian dari Pemprov Jateng melalui program "Tuku Lemah Oleh Omah" di Kampung Tulung. Terdapat 21 rumah tipe 36 yang sudah dibangun dan dihuni oleh warga eks-penghuni Rusunawa Potrobangsan yang memenuhi persyaratan.
Dari data pada 2022 kawasan kumuh di Kota Magelang tinggal 26,30 hektare.
Baca juga: Pemkot Surakarta gandeng swasta entaskan ratusan RTLH
