Semarang (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng sebanyak 11 kali berturut-turut termasuk tahun 2021.
Penyerahan LKPD Provinsi Jateng dengan opini WTP tersebut dilakukan oleh Kepala Pewakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Rapat Paripurna dengan DPRD Jateng di Semarang, Rabu.
Ayub menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tujuan pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Menurut dia, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis, yakni laporan keuangan dan kinerja.
Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektivitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset, kemudian pada 2021 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp1,43 triliun, tercatat ada kenaikan 66 persen dibandingkan Silpa 2020.
"Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan 2021 dan BPK berharap hasil laporan itu makin memberikan semangat, agar pemprov makin akuntabel dalam pelaksanaan laporan keuangannya," katanya.
Kendati demikian, lanjut Ayub, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Jateng, antara lain, masalah penatausahaan aset tetap dan penyajian piutang pajak kendaraan bermotor.
Gubernur Ganjar Pranowo menyebut capaian tersebut tidak lepas dari peran seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah termasuk DPRD Jateng.
Ia menegaskan penghargaan WTP yang diterima ke-11 kali ini tidak membuatnya merasa puas. "Bukan berarti kita asyik-asyik saja, ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita," kata Ganjar.
Pengelolaan aset yang dimaksud, antara lain, terkait infrastruktur dan catatan yang diterimanya berkaitan dengan penyertifikatan sehingga pihaknya akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk memperbaiki kinerja.
"Improvement-nya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data, maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment," ujarnya.
Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan.
"Catatan dari BPK menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng," kata Ganjar yang menjadi Gubernur Jateng sejak Agustus 2013.
