Semarang (ANTARA) -
Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta pihak terkait agar pelaksanaan mitigasi bencana disesuaikan dengan protokol kesehatan guna mengurangi korban terdampak, terutama saat pandemi COVID-19.
"Perlu persiapan secara menyeluruh dalam memitigasi bencana agar tetap sesuai protokol kesehatan," kata Anggota Komisi E Endrianingsih Yunita di Semarang, Kamis.
Ia mengungkapkan melihat penanganan bencana banjir di DKI Jakarta beberapa waktu lalu ternyata tempat pengungsiannya belum ada yang menerapkan protokol kesehatan. Kejadian itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Jateng seperti Kabupaten Batang.
"Perlu dipikirkan mulai sekarang tempat pengungsian manakala ada bencana, namun tetap sesuai protokol kesehatan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Ahmad Ridwan meminta agar pemerintah kabupaten/kota perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jateng supaya segera menangani permasalahan sungai yang selalu meluap saat hujan lebat.
Ahmad Ridwan mendorong BPBD Jateng untuk memberikan bantuan perahu yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah yang wilayahnya sering dilanda banjir.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid menambahkan, semua tingkatan pemerintah daerah di Provinsi Jateng telah diminta siap siaga menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan penanganan berbagai bencana alam saat musim hujan kali ini.
"Penerapan protokol kesehatan saat penanganan bencana alam di musim hujan seperti banjir dan tanah longsor tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BPBD Provinsi Jateng Safrudin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi terjadinya bencana alam saat musim hujan dan penanganannya berbeda-beda.
"Berdasarkan perkiraan BMKG, musim hujan pada awal Oktober 2020 dan seiring dengan meningkatnya intensitas hujan, maka perlu diwaspadai bahaya banjir, longsor dan angin puting beliung. Penyelamatan korban harus jadi yang pertama," ujarnya.
