Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa sepanjang 2025 telah melakukan intervensi perumahan atau hunian yang totalnya mencakup 274.514 unit rumah dari berbagai sumber pendanaan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan, di Semarang, Minggu, mengatakan intervensi perumahan dilakukan dengan berbagai skema.
Di antaranya, pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.
Menurut dia, angka tersebut melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan, baik dari peningkatan kualitas hunian (RTLH) sampai pembangunan baru (PB).
Dari APBN, kata dia, target semula 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta dana desa.
"Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat dan daerah yang berjalan seiringan," katanya.
"Capaian ini mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya. Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya," katanya.
Ia mengatakan bahwa kebijakan provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian.
Dari total tersebut, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah.
"Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni," katanya.
Komitmen serupa juga datang dari pemerintah kabupaten/kota melalui kontribusi APBD, yakni dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit, hampir dua kali lipat.
Dukungan CSR dan Baznas melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit yang menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat.
Namun, capaian paling mencolok justru lahir dari masyarakat sendiri, dengan partisipasi warga tercatat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.
"Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara," katanya.
Meski demikian, diakuinya bahwa pekerjaan rumah masih besar karena hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jateng masih mencapai 1.058.454 unit, menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian adalah kerja panjang, bukan agenda satu tahun anggaran.
"Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimistis untuk program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun di masa mendatang," kata Boedyo.
Baca juga: Bank bjb membantu memperkuat sektor perumahan lewat akad massal KPR FLPP
