Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) yang difasilitasi pemerintah provinsi tersebut telah menerima setidaknya 3.020 aduan secara langsung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng Agung Hariyadi di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa aplikasi JNN sebagai ikhtiar untuk memangkas jarak antara negara dan warganya.
JNN adalah aplikasi mobile resmi Pemprov Jateng yang bisa diunduh di Android maupun iOS untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan keluhan pelayanan publik.
Sejak diluncurkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi pada Agustus, JNN mulai menemukan penggunanya, dan hingga Desember, tercatat 7.034 warga telah mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.
"Total aduan yang masuk mencapai 9.247 aduan, dan 3.020 di antaranya berasal langsung dari aplikasi JNN," katanya, seraya menyebutkan kepercayaan publik mulai tumbuh.
Dari total aduan tersebut, 5.449 aduan atau sekitar 59 persen telah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan tindak lanjut.
Bagi Pemprov Jateng, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cermin keterlibatan warga dalam mengawal jalannya pemerintahan.
"Pengembangan fitur terus kami lakukan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat," katanya.
Di dalam JNN, tersedia kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), berita seputar Jateng, bursa kerja yang terhubung dengan e-Makaryo, hingga informasi transportasi Trans Jateng.
Ada pula layanan cek pajak kendaraan, daftar fasilitas kesehatan, layanan Dukcapil, ruang Zilenial untuk generasi muda, hingga fitur khusus Mudik Natal dan Tahun Baru.
Pada fitur Mudik Nataru, warga bisa melihat lokasi posko, kondisi lalu lintas, rest area, CCTV keramaian, fasilitas kesehatan, hingga informasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Bahkan, laporan cuaca pun tersedia agar perjalanan bisa dipersiapkan dengan lebih tenang.
Namun, diakuinya, teknologi bukan jawaban tunggal. Pemerintah memahami, tidak semua warga nyaman dengan layar dan aplikasi sehingga pendekatan fisik tetap dijaga melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
"Kantor Gubernur juga menjadi tempat pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.
Rumah Rakyat tidak hanya hadir di Semarang, namun titik layanan juga tersedia di kantor eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas.
"Masyarakat memberikan kontrol terhadap program pemerintah. Dengan laporan itu, kekurangan bisa segera dibenahi," katanya.
Baca juga: PLN perkuat kemandirian Lapas IIA Semarang
