Yangon, Myanmar, ANTARA JATENG - Muslim Rohingya bukan warga asli
Myanmar, kata panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing kepada
duta besar Amerika Serikat dalam pertemuan di mana dia sama sekali tidak
menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan
orang-orangnya.
Dalam halaman Facebook-nya, Min Aung Hlaing
menuduh media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan
diri. Sebaliknya Kantor HAM PBB menyebut pasukan Myanmar secara brutal
mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di
bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan,
membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka
kembali.
Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu,
Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu. Mereka mengaku kekurangan
makanan dan takut terhadap aksi represif.
Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi bukan karena kelaparan dan intimidasi.
Min
Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya,
kepada delegasi berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot
Marciel.
Jenderal ini adalah orang paling kuat di Myanmar yang
mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal
kompromi mengindikasi dia kurang sensitif terhadap citra militer dalam
krisis yang menarik kutukan dunia dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan
mengenai transisi demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu
Kyi.
Min Aung Hlaing yang menyebut Rohingya dengan "Bengali" mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.
"Orang-orang
Bengali tidak dibawa ke negeri ini oleh Myanmar, tetapi oleh kaum
kolonialis," kata dia kepada Marciel. "Mereka bukan pribumi."
Serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya ke 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu balasan brutal militer.
Kantor
HAM PBB mengatakan, berdasarkan 65 wawancara dengan orang-orang
Rohingya yang tiba di Bangladesh, operasi tak berperikemanusiaan oleh
militer itu sudah berlangsung sebelum peristiwa 25 Agustus, yang
mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak, demikian
Reuters.
Berita Terkait
KKB di Papua kembali disebut OPM
Kamis, 11 April 2024 5:11 Wib
Panglima : TNI siapkan personel dan peralatan dukung arus mudik
Kamis, 4 April 2024 4:08 Wib
HUT Ke-86 ANTARA, Panglima harap ANTARA terus jaga akuntabilitas
Rabu, 13 Desember 2023 9:36 Wib
Panglima TNI dan Kapolri lantik prajurit Akademi TNI dan Bhayangkara
Selasa, 28 November 2023 14:14 Wib
Panglima Santri : Santri harus siap jadi pemimpin di setiap tingkatan
Minggu, 22 Oktober 2023 16:42 Wib
Panglima KOKAM minta Pemuda Muhammadiyah kawal Pemilu 2024
Rabu, 20 September 2023 21:48 Wib
Panglima TNI tegaskan prajurit harus netral dalam Pemilu 2024
Senin, 24 Juli 2023 13:52 Wib
Angkatan Laut dari 36 negara meriahkan MNEK 2023 di Makassar
Senin, 5 Juni 2023 9:44 Wib