Himpun DKP, Perbankan Syariah dapat Manfaatkan Potensi Ponpes

Semarang, ANTARA JATENG - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah menyatakan perbankan syariah dapat memanfaatkan potensi pondok pesantren untuk menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

"Sejauh ini perkembangan industri keuangan syariah khususnya perbankan di Jawa Tengah masih relatif terbatas, begitu juga dengan yang terjadi di tingkat nasional," kata Kepala BI Kanwil Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo di Semarang, Jumat.

Mengenai potensi pondok pesantren ini, dikatakannya, dapat dikelola oleh perbankan syariah mengingat masih banyak pondok pesantren yang mengelola keuangan secara konvensional.

"Dari hasil penelitian kami di beberapa pondok pesantren, banyak yang belum dijamah oleh perbankan syariah, ini potensi," katanya.

Dia mengatakan dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa selama ini dana dari siswa pondok pesantren masih dihimpun secara iuran baru kemudian sebagian dibayarkan ke pemimpin pondok pesantren.

Menurut dia, dengan masuknya perbankan syariah ke pondok pesantren secara tidak langsung dapat ikut menggerakkan ekonomi syariah di sekitar pondok pesantren.

"Nantinya juga keberadaan perbankan syariah ini tidak semata-mata untuk pendidikan tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih kepada para siswa mengenai operasional ekonomi syariah," katanya.

Pihaknya berharap agar peluang tersebut segera ditangkap oleh perbankan syariah agar aset industri keuangan dapat tumbuh signifikan.

"Kalau hanya mengandalkan penghimpunan dana dari masyarakat akan relatif terbatas, tetapi kalau memanfaatkan peluang itu bisa mengoptimalkan penghimpunan dana yang relatif lebih baik dibandingkan cara-cara yang konvensional," katanya.

Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Tengah dan DIY M Ihsanuddin mengatakan selama ini tingkat literasi perbankan syariah masih mengkhawatirkan.

"Tingkat literasi perbankan syariah secara nasional baru 6 persen, sedangkan di Jawa Tengah masih 11 persen," katanya.

Sedangkan dari sisi tingkat inklusi, secara nasional tingkat inklusi ini baru 11 persen, sedangkan di Jawa Tengah sedikit lebih tinggi yaitu 13 persen.

"Meski tingkat literasi maupun inklusi perbankan syariah di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan nasional, angka ini masih harus terus ditingkatkan," katanya.