Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang Jawa Tengah menyampaikan bahwa Sungai Tenggang segera dinormalisasi sebagai upaya untuk mencegah banjir, terutama di kawasan Kaligawe dan Genuk.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang Selasa mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terkait normalisasi Sungai Tenggang itu.
"Kalau Trimulyo -Kecamatan Genuk- ada bagian dari Sungai Tenggang. Normalisasi Sungai Tenggang ini kan sedang dilelang BBWS senilai Rp300 miliar. Lelang ini semoga bisa selesai April atau Mei," kata Ita, sapaan akrabnya.
Kalau lelang sudah selesai, katanya, pengerjaan segera dilakukan sehingga proses normalisasi Sungai Tenggang bisa dipercepat dan upaya pengendalian banjir bisa semakin optimal.
Tidak hanya normalisasi Sungai Tenggang, katanya, pembangunan tanggul laut juga sedang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk kolam retensi seluas 250 hektare untuk penampungan air di wilayah Timur.
"Kami harapkan dengan adanya upaya-upaya yang di-'support' oleh Kementerian PUPR banjir wilayah di Trimulyo dan wilayah Genuk dan Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari, semuanya termasuk Muktiharjo ini bisa terselesaikan," katanya.
Ita juga mengaku mendapatkan penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait relokasi yang bisa dilakukan warga di wilayah yang kerap terdampak banjir.
Relokasi bisa dilakukan di lahan milik Pemerintah Kota Semarang, sedangkan untuk pembangunan rumah bisa menggunakan anggaran dari BNPB.
"Kami juga mendapatkan pencerahan terkait anggaran untuk rehab, perbaikan rumah, relokasi. Di mana tanah bisa milik pemkot, anggaran untuk rumahnya dari BNPB," katanya.
Sebelumnya, banjir menggenangi berbagai wilayah Semarang seiring hujan deras yang mengguyur selama tiga hari sebagai dampak cuaca ekstrem yang terjadi di Jawa Tengah.
Beberapa daerah yang jadi langganan banjir, seperti Trimulyo, Genuk, Semarang, menjadi perhatian Kepala BNPB Suharyanto yang meninjau langsung lokasi banjir tersebut, Minggu (17/3) lalu.
Suharyanto mengatakan warga yang rumahnya rusak akibat banjir berhak mendapat ganti rugi bergantung tingkat kerusakannya, mulai ringan, sedang, hingga berat.
"Rumah rusak berat bantuannya Rp60 juta. Rumah rusak sedang Rp30 juta. Rumah rusak ringan Rp15 juta. Nah, untuk menentukan rumah rusak berat, ringan, sedang, nanti ada juknis -petunjuk teknis-," katanya.
Selama pembangunan rumahnya berlangsung, warga yang tidak punya tempat tinggal lain juga akan diberi bantuan tambahan Rp500 ribu per bulan.
