BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit koordinasi dengan stakeholder via Vicon

Semarang (ANTARA) - BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit di tengah pandemi COVID-19 tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menampung sejumlah permasalahan dari perusahaan sekaligus untuk menyampaikan sosialisasi Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik).

Kegiatan video conference yang dilaksanakan di BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit, Selasa pukul 10.00-13.00 WIB tersebut diisi dengan pengarahan dan tanya jawab serta diskusi mengenai berbagai permasalahan yang dialami perusahaan peserta di tengah Pandemi COVID-19.

Kepala kantor BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit Imron Fatoni menjelaskan dari 41 undangan, kegiatan dihadiri 34 pengurus perusahaan strategis peserta BPJAMSOSTEK antara lain Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Plt Kabid Pengawasan Budi Prabaningdyah, Ketua DPK Apindo Dedi Mulya, BPJAMSOSTEK Kanwil Jateng dan DIY yang diwakili Asisten Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Asri Basir, Asdep Deputi Direktur Bidang Pelayanan Wiwik Septi Herawati, serta tim dari BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit.

"Kegiatan ini sebagai salah satu langkah atau upaya kami untuk dapat berkomunikasi dengan pengurus perusahan dan pemerintah daerah terkait di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mendukung kegiatan pemerintah untuk social dan physical distancing," kata Imron Fatoni.

Imron menekankan BPJAMSOSTEK tetap melakukan pelayanan dalam pandemi COVID -19 tetapi dengan mengurangi kontak fisik dengan peserta yang disebut dengan Lapak Asik atau layanan tanpa kontak fisik.

"Kami terus memberikan pemahaman terkait metode Lapak Asik agar peserta yang akan melakukan pengurusan manfaat atau program BPJAMSOSTEK lebih paham dan mengerti terkait pandemi COVID-19 dan Lapak Asik," kata Imron Fatoni.

Baca juga: BPJAMSOSTEK bagikan 1.500 paket sembako secara virtual

Asri Basir selaku Asdep Direktur Bidang Kepesertaan yang mewakili Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Kanwil Jateng & DIY Suwilwan Rahmat menambahkan kegiatan tersebut diharapkan dapat menginventarisir permasalahan atas dampak COVID-19 agar dapat segera ditindaklanjuti.

Asri menambahkan untuk perusahaan yang menanyakan masalah kebijakan pembayaran iuran di tengah pandemi COVID-19 telah diteruskan ke kantor pusat dan diperkirakan keputusan final diawal atau pertengahan Mei 2020.

"Ini sesuatu yang luar biasa bisa melakukan kegiatan video conference di tengah pandemi COVID-19," kata Asri Basir.

Ketua DPK Apindo Dedi Mulya dalam kesempatan tersebut menyampaikan banyak perusahaan garmen dan industri yang terdampak COVID-19 di antaranya ekspor menjadi terhambat dan banyak tenaga kerja yang dirumahkan.

Baca juga: Ahli waris sopir ambulans Baznas Grobogan terima klaim JKM dan JHT

Sedangkan dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Budi Prabaningdyah menekankan perusahaan yang hadir dalam video conference agar dapat tetap menjalankan penerapan protokol kesehatan seperti ketersediaan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, masker, handsanitizer, dan peralatan yang berkaitan dengan pencegahan virus COVID-19, serta penerapan social dan physical distancing.

Budi menambahkan Disnakertrans Provinsi Jateng juga membuka posko pelayanan publik mulai dari pukul 08.00-13.00 WIB, menerbitkan kartu pra kerja untuk karyawan yang dirumahkan ditengah pandemi COVID-19 dan sampai saat ini sudah ada 73.000 tenaga kerja yang mengajukan atau melebihi kuota yang tersedia sejumlah 12.000.

Baca juga: BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit berikan bantuan masker ke PMI Demak