Semarang (Antaranews Jateng) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi ternyata tidak merata terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi secara nasional tercatat 5,17 persen, tetapi dilihat dari profil pertumbuhan sebenarnya tidak cukup merata," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam Seminar "Prospek Bisnis dan Investasi Jawa Tengah 2019" di Semarang, Rabu.
Menurut dia, ada wilayah yang tumbuh cukup tinggi, seperti Sulawesi yang mencapai 6 persen.
"Tetapi kontribusi terhadap GDP (Gross Domestic Product) tidak terlalu besar," tambahnya.
Menurut dia, kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi masih berasal dari Pulau Jawa yang mencapai 5,7 persen.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lanjut dia, terdapat sejumlah kondisi yang harus dijaga, seperti sektor riil, kebijakan moneter, APBN, serta neraca pembayaran.
Ia menyebut tingkat inflasi nasional cukup stabil dengan kondisi APBN yabg sangat baik.
"Angka kemiskinan turun hibgga berada di bawah 10 persen. Tahun depan presiden minta angka kemiskinan turun menjadi di bawah 9 persen," tambahnya.
Dari sektor belanja, ia menyebut negara juga cukup giat belanja dengan tingkat pertumbuhan sekitar 11 persen, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 6,9 persen.
Kondisi tersebut, menurut dia, juga didukung defisit APBN sebesar 1,9 persen, lebih rendah dari perkiraan awal sebesar 2,2 persen.
Berita Terkait
Sri Mulyani: Pajak terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Kamis, 26 Oktober 2023 10:49 Wib
Menkeu: Pemilu berdampak baik ke APBN asal tak ada pecah belah
Senin, 23 Oktober 2023 16:37 Wib
Menkeu: APBN bekerja luar biasa jaga stabilitas ekonomi
Senin, 23 Oktober 2023 15:23 Wib
APBN surplus Rp204,3 triliun hingga Mei 2023
Senin, 26 Juni 2023 11:08 Wib
Pelaku usaha diimbau antisipasi tantangan geopolitik
Selasa, 13 Juni 2023 11:04 Wib
Besaran kenaikan gaji PNS tahun 2024, ini jawaban Menkeu
Selasa, 30 Mei 2023 16:27 Wib
Menkeu: Gaji ke-13 akan diberikan mulai Juni 2023 bagi ASN
Rabu, 29 Maret 2023 11:43 Wib
Menkeu tanggapi isu transaksi mencurigakan
Kamis, 9 Maret 2023 19:36 Wib