Kesbangpol: Pengurus Parpol Tertib Administrasi Keuangan

id kesbangpol, pengurus parpol

Kesbangpol: Pengurus Parpol Tertib Administrasi Keuangan

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina membuka forum diskusi politik diselenggarakan Badan Kesbangpol dan Linmas di salah satu hotel di Kota Magelang, Selasa (21/11). (Foto: ANTARAJATENG.COM/dokumen Humas Pemkot Magelang)

Magelang, ANTARA JATENG - Forum diskusi partai politik menjadi tempat para pengurus parpol di Kota Magelang meningkatkan kapasitas penganggaran dan tertib administrasi keuangan, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Magelang Eri Widya Saptoko.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas para pengurus parpol dalam pelaksanaan kegiatan politik. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman parpol khususnya dalam bidang keuangan," katanya saat membuka forum diskusi politik dengan peserta 36 pengurus parpol di daerah itu di Magelang, Selasa.

Ia menjelaskan para peserta dalam kegiatan itu mendapat arahan tentang tata cara penganggaran dan tertib administrasi dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan partai yang diberikan pemerintah.

Narasumber dalam acara di salah satu hotel di kota setempat itu, antara lain berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kota Magelang, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Magelang.

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan kegiatan yang melibatkan para pengurus parpol di daerah itu sebagai salah satu implementasi pelaksanaan pembangunan nonfisik oleh pemkot setempat.

Kegiatan tersebut, ujarnya, terkait dengan pendidikan politik yang sasarannya kalangan pengurus parpol.

"Karena parpol adalam mitra kerja pemerintah baik di pusat maupun daerah, dalam melaksanakan pembangunan. Parpol merupakan pilar demokrasi," katanya.

Ia menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menata dan menyempurnakan parpol guna mengoptimalkan fungsi partai itu sendiri dalam pembangunan dan pemerintahan.

"Sehingga nantinya dihasilkan kader-kader calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan politik," katanya.

Ia mengharapkan forum diskusi tersebut membentuk persepsi yang sama antara pemerintah dan parpol penerima bantuan keuangan, khususnya dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

"Persepsi ini perlu diselaraskan agar nantinya dapat disusun laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan sehingga ketika diaudit akan tersaji data yang riil dan sesuai peruntukan," katanya. (hms)
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar