DPRD Jateng: Kewenangan Penanganan Bencana Harus Disesuaikan

id bencana

Semarang - Seorang petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mengecek persiapan logistik sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor pada musim hujan 2017. (Foto:ANTARAJATENG.COM/Wisnu Adhi N

Semarang, ANTARA JATENG - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyarankan agar kewenangan penanganan berbagai bencana alam disesuaikan dengan kondisi agar penanganannya dapat lebih optimal.

"Penanganan bencana alam di berbagai daerah di Jateng menghadapi persoalan klasik yakni kewenangan, akibatnya meski lokasinya di Jateng, tapi kewenangan (penanganannya) ada di pemerintah pusat, banyak bencana alam yang tidak bisa segera tertangani secara maksimal," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Selasa.

Ia mengungkapkan, ada beberapa titik krusial yang selalu terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor tiap tahunnya, namun untuk mengatasi ada persoalan terkait dengan kewenangan sehingga tidak bisa langsung ditangani oleh Pemprov Jateng.

Ia mencontohkan, bencana alam berupa limpasan air laut pasang atau rob di wilayah pantura, tepatnya di Kota Semarang, yang menjadi perhatian banyak pihak sampai ke pemerintah pusat.

Kemudian, bencana alam banjir yang biasa terjadi di wilayah selatan sekitar Kroya, bahkan kalau masuk Kabupaten Cilacap dan Purbalingga ada sungai yang limpahan airnya sering masuk ke jalan nasional saat hujan deras.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini berharap semua persoalan yang menyangkut regulasi dalam penanganan bencana alam dapat segera diselesaikan sehingga persoalan bencana dapat segera ditangani secepatnya.

"Kami mengapresiasi Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang (PU SDA-Taru) yang membangun embung di sejumlah daerah cekungan, juga langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng yang berupaya membuat sistem resapan atau biopori di tengah masyarakat," ujarnya.

Hadi berpendapat bahwa dalam penanggulangan bencana, sebaiknya ada upaya pengelolaan, bukan pengendalian sehingga sejak awal berbagai pihak terkait lebih siap dalam penanganan bencana.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng, puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2017.

Curah hujan di Jateng pada Desember 2017 diprakirakan antara 300-500 milimeter atau sangat tinggi sehingga hampir di seluruh kabupaten/kota berpotensi terjadi banjir dan longsor.

Dari daerah-daerah yang rawan bencana selama musim hujan, Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Karangayu, Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Brebes, Kudus, dan Pati menjadi prioritas daerah yang harus diwaspadai banjir serta tanah longsor.
Pewarta :
Editor: Zuhdiar Laeis
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar