Calon Kades di Kudus Ajukan Gugatan PTUN

id calon kades, gugatan ptun

Calon Kades di Kudus Ajukan Gugatan PTUN

KUDUS - Sejumlah panitia pemilihan kepala desa antara waktu di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tengah menghitung hasil pemungutan suara di Balai Desa Kedungdowo beberapa waktu lalu. Calon Kades yang kalah berencana

Kudus, ANTARA JATENG - Dua calon Kepala Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang kalah dalam pemilihan kepala desa antarwaktu bakal mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, karena dinilai banyak pelanggaran.

Menurut mantan Calon Kepala Desa Kedungdowo Nur Sa`di di Kudus, Selasa, alasan akan mengajukan gugatan ke PTUN, karena tahapan dalam pelaksanaan Pilkades ditemukan banyak kejanggalan.

Di antaranya, terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kurang transparan dan hasilnya juga tidak diumumkan kepada masyarakat.

Selain itu, kata dia, terkait penetapan daftar pemilih pada Pilkades antar waktu untuk ketua kelompok usaha bersama (KUB) di desa setempat diduga tidak memenuhi ketentuan, serta ada dugaan muncul surat keputusan (SK) abal-abal untuk ketua lembaga yang juga memiliki hak suara.

Kepanitiaan yang dibentuk dalam Pilkades tersebut, kata dia, juga terdapat sejumlah perangkat desa yang jelas mendukung salah satu calon.

"Meskipun mereka boleh menjadi panitia, seharusnya tidak memihak salah satu calon, agar pelaksanaan Pilkades berjalan adil," ujarnya.

Permasalahan lainnya, lanjut dia, terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis soal keputusan menentukan seseorang disebut tokoh masyarakat yang memilih hak suara pada Pilkades tersebut.

Kenyataan di lapangan, kata dia, perangat desa justru masuk dalam tokoh masyarakat dan memiliki hak suara.

Ia juga menyesalkan, adanya oknum perangkat desa yang berupaya mengondisikan beberapa pihak untuk memilih salah satu calon.

"Tuntutan nantinya di PTUN, terkait dengan aturan yang banyak dilanggar serta panitia Pilkades yang dinilai tidak netral," ujarnya.

Chandik Halawi yang juga mantan calon kades lainnya juga berencana mengajukan gugatan ke PTUN, terkait tidak diumumkannya DPT sehari sebelum pemilihan.

Selain itu, kata dia, panitia juga masih membawa telepon genggam serta BPD tidak netral karena diduga ikut membagi-bagikan uang untuk memengaruhi pemilih.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kudus Adi Sadhono Murwanto mempersilakan, pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum ke PTUN, karena itu merupakan hak mereka.

Ia menjelaskan, dalam penentuan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh agama dirapatkan di masing-masing rukun tetangga (RT).

"Hasil rapat RT, tertuang berita acara untuk disampaikan kepada pemerintah desa setempat," ujarnya.

Terkait pengurus kelompok usaha bersama (KUB), kata dia, ditetapkan dengan surat keputusan (SK) kepala desa, demikian halnya untuk pengurus organisasi juga dilengkapi dengan SK organisasi tersebut.

Untuk DPT Pilkades, kata dia, ditetapkan lewat musyawarah awal DPT dengan keputusan BPD setempat.

"Kalaupun benar ada yang menggugat ke PTUN, tentunya ada batas waktunya sekitar dua pekan setelah pemilihan," ujarnya.

Pemilihan kepala Desa Kedungdowo yang berlangsung pada hari Kamis (16/11) dengan tiga calon, yakni Noor Sa`di (48), Malkan (48), dan Chandik Halawi (49).

Hanya saja, dalam pemilihan tersebut dimenangkan calon nomor urut dua, yakni Malkan dengan dukungan 68 suara, sedangkan kandidat lainnya Kandik Halawi mengantongi 60 suara dan Nur Sa`di sebanyak 59 suara.

Adapun jumlah DPT sebanyak 198 pemilih, namun yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 197 orang, sedangkan suara sah sebanyak 187 suara dan tidak sah 10 suara.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar